Sekilas Info

Dua Sekolah SD dan Satu SMP di Nania Disegel Pemilik Tanah, DPRD Ambon Segera Panggil Kadis Pendidikan

satumalukuID - Komisi II DPRD Kota Ambon dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap Kadis Pendidikan Kota Ambon Fahmi Sallatalohy menyusul adanya penyegelan tiga sekolah yang berlokasi di kawasan Desa Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Senin (1/7), aksi penyegelan dilakukan oleh ahli waris pemilik lahan yang mana terdapat tiga bangunan sekolah yakni SD Inpres 54 dan 56 serta satu bangunan SMP Negeri 16 Ambon.

Aksi penyegelan tersebut berupa papan larangan memasuki lahan tanah di lingkungan tiga sekolah itu yang dilakukan pada Minggu (30/6) oleh pihak ahli waris Ibrahim Parera.

Penyegelan lahan dan larangan tersebut diklaim keluarga Ibrahim Parera berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 97/PDT.G/2006/PN.AB 22 Maret 2007, putusan PT Maluku Nomor 24/PDT/2007/PT.MAL tanggal 14 Mei 2007, putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 1458 K/ PDT/2007/ 20 Juni 2008.

Kemudian dasar hukum terakhir yang dipakai ahli waris Ibrahim Parera yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 751 K/PDT/2019/ tanggal 24 April 2019.

Namun aksi penyegelan tersebut belum berdampak pada kehadiran siswa, berhubung masih ada liburan sekolah, sehingga hal tersebut secapatnya harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Ambon agar segera menyelesaikan persoalan tersebut sebelum berakhirnya masa libur sekolah.

Menyikapi hal tersebut Komisi II DPRD Kota Ambon yang dimintai tanggapannya Senin (1/7) mengatakan, dalam waktu dekat komisi II akan melakukan pemanggilan terhadap Kadis Pendidikan Kota Ambon.

"Nanti secara internal komisi akan bicarakan dengan Ketua untuk langkah pemanggilan Kadisnya, nanti hasilnya kami sampaikan,"ujar Wakil Ketua Komisi II Jacob Usmani pada wartawan, Senin (1/7).

Diakuinya, secara keanggotaan di DPRD yang baru menjabat satu periode, sama sekali belum pernah mengetahui dengan persoalan status tanah yang dibangun tiga sekolah tersebut, beda dengan anggota komisi lainya yang sudah dua periode, termasuk belum juga bertemu dengan dinas terkait untuk membicarakan persoalan tersebut.

Ditanya sikap DPRD terhadap penyegelan tersebut kata Usmani, secara kelembagaan DPRD tetap akan mengambil sikap tegas untuk memanggil pihak dinas terkait, karena pendidikan itu yang paling utama, sehingga jika pendidikan untuk kepentingan masyarakat seharusnya didahulukan.

"Kalau beta pribadi, yang bersangkutan (pemilik lahan) dia langsung segel itu keliru sebab harus berkoordinasi dulu dengan dinas terkait, atau ada hal-hal yang dia tidak bisa tangani langsung saja ke DPRD agar dicari jalan keluarnya," tuturnya.

Untuk itu agar lebih mengetahui secara pasti siapa pemilik lahan tersebut, pihak komisi akan membicarakan dengan Dinas terkait agar selanjutnya diambil langkah tepat sehingga siswa tidak ada yang dikorbankan dan supaya secepatnya diselesaikan sebelum masa libur sekolah berakhir. (SM-10)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!