Sekilas Info

Jaksa Masih Tunggu Penyerahan BAP Tersangka Mathias Akihary dalam Kasus Korupsi Bank Maluku

Ilustrasi sidang di pengadilan

satumalukuID - Kejaksaan Tinggi Maluku saat ini masih menunggu penyerahan berkas acara pemeriksaan dan satu tersangka kasus dugaan korupsi di PT. Bank Maluku-Malut Cabang Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru dari penyidik Dit Reskrimsus Polda Maluku.

"Selaku penuntut umum, jaksa tetap menunggu penyerahan BAP serta satu tersangka atas nama Mathias Akihary alias Theo," kata Kasie Penkum dan Humas Kejati setempat, Samy Sapulete di Ambon, Rabu.

Tersangka adalah mantan pegawai PT. BM-Malut, sebuah BUMD milik Pemprov Maluku di Cabang Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru yang sampai saat ini belum diserahkan ke penuntut umum.

Sementara rekannya Aminadap Rahandra alias Ami yang merupakan mantan Kepala Cabang PT. BM-Malut di Dobo saat ini sementara menjalani proses persidagan di Pengadilan Tipikor Ambon.

Aminadap Rahanra awalnya ditangkap polisi dan dilanjutkan dengan penahanan sejak Jumat, (7/12/2018) guna pengembangan terhadap tersangka lainnya.

Sedangkan rekannya Mathias sudah dilakukan panggilan, namun yang bersangkutan belum memenuhinya sehingga penyidik akan memanggil kembali yang bersangkutan.

Berkas acara pemeriksaan dua tersangka dugaan korupsi pada Kantor PT. Bank Maluku Cabang Dobo di Kejaksaan Tinggi Maluku ini sebenarnya sudah dinyatakan lengkap (P-21).

Berkas pemeriksaan dinyatakan lengkap sesuai surat Kejati Maluku Nomor B2189/S.1.5/FtI/12/2018 tanggal 4 Desember 2018.

Surat Kejati perihal pemberitahuan hasil penyidikan saat penyerahan tahap pertama atas nama tersangka Aminadap Rahandra alias Ami yang dijerat melanggar pasal 2 ayat (1),pasal 3, juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian surat nomor B2190/S.1.5/FtI/12/2018 tanggal 4 Desember 2018, perihal pemberitahuan hasil penyidikan atas nama tersangka Mathias Akihary alias Theo.

Theo disangkakan melanggar pasal 2 Ayat (1), pasal 3 juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Perkara tersebut merupakan lanjutan penyelidikan dan penyidikan sejak tahun 2013 dan kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan kedua pelaku berdasarkan LHP PKKN BPK RI sebesar Rp3,110 miliar. (daniel leonard)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!