Sekilas Info

Komisi D DPRD Maluku Setuju Biaya Hibah Lahan Embarkasi Haji Antara Jadi Tanggungan Bersama

Foto ilustrasi suasana rapat di DPRD Provinsi Maluku. (Foto: Ant/Daniel Leonard)

satumalukuID -Komisi D DPRD Maluku setuju persoalan biaya pembebasan lahan 5 hektar untuk mendukung Maluku dijadikan embarkasi haji antara menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten/kota.

"Kami telah bersepakat, kalau biaya pembebasan lahan 5 hektar nanti akan menjadi tanggungan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota," ungkap Ketua Komisi D DPRD Maluku, Sadia Uluputty, Selasa (18/6).

Menurutnya, pembebasan lahan 5 hektar di kawasan Waiheru kecamatan Baguala Kota Ambon dengan biaya diperkirakan sebesar Rp 5 miliar. Jika secara keseluruhan biaya menjadi tanggungjawab provinsi akan sedikit memberatkan. Namun jika menjadi tanggungan bersama dengan kabupaten/kota akan semakin ringan.

Bahkan kata Uluputty jika embarkasi haji antara bisa diselesaikan sesuai yang direncanakan dan sudah difungsikan maka akan digunakan untuk masyarakat yang melaksanakan ibadah haji dari kabupaten/kota masing-masing.

Selain mengurangi biaya anggaran jemaah, dampak juga pasti perekonomian masyarakat sehingga dipastikan tingkat kesejahteraan warga di sekitar asrama akan semakin membaik.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenag Maluku Fesal Musaad menjelaskan, kalau sejauh ini rencana Maluku dijadikan embarkasi haji antara sudah mendapat dukungan dan persetujuan penuh dari Kemenag RI tinggal bagaimana komitmen Pemda Maluku untuk bisa membebaskan lahan 5 hektar untuk pembangunan infrastruktur.

"Saat ini kita sudah berhasil membangun infrastruktur dengan kapasitas 110 kamar dengan daya tampung 500 orang lebih dan sudah ada aula, dapur dan lainya, bangunan juga difasilitasi dengan 3 lift setara hotel bintang berbintang," beber Musaad.

Ia menyatakan, bangunan tersebut sudah bisa difungsikan untuk Jemaah Calon Haji (JCH) tahun 2019, sehingga ini bagian dari peningkatan kualitas penyelenggara ibadah haji.

"Nah kemarin itu saya agak terpukul, ketika mau tambah bangunan yang sama tapi tim survei dari Kemenag turun, tidak memenuhi syarat karena tanah kita 1,7 hektar itu sudah penuh," ulasnya.

Menindak lanjuti pembangunan tersebut pinta Musaad, adanya dukungan penuh dari Komisi D agar ke depan Maluku bisa dijadikan embarkasi haji antara.

Lanjut Musaad, jika Maluku sudah dijadikan embarkasi haji antara, tidak menutupi kemungkinan Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku Utara akan diintregasikan ke Maluku dengan alasan lebih efektif, efisien dari sisi jarak, waktu dan biaya.

"Kalau itu terjadi, maka peningkatakan kesejahteraan, kemudian ekonomi masyarakat akan meningkat, iman dan taqwa sosial budaya juga akan meningkat dari sisi eksternal," ungkapnya.

Maka dengan demikian tujuan dari visi Pemprov Maluku akan tercapai dalam mewujudkan Maluku yang lebih sejahtera.

Bahkan bangunan tersebut juga bisa digunakan untuk kepentingan umum, sehingga ini perlu mendapat respon penuh dari Komisi D untuk bagaimana bisa memperjuangkan pembebasan lahan tersebut yang selama ini masih menjadi kendala wujudnya Maluku dijadikan embarkasi haji antara. (SM-10)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!