Sekilas Info

Pasca Kerjasama BPJS dengan RSUD Haulussy Dihentikan, Pemprov Maluku Siapkan Anggaran Klaim Perawatan

satumalukuID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akan menyiapkan anggaran untuk klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon terhadap layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dihentikan sejak 1 Mei 2019.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, Lutfy Rumbia, di Ambon, Rabu (22/5), membenarkan, anggaran berkisar Rp4 miliar  hingga  Rp8 miliar akan dialokasikan untuk klaim BPJS yang dihentikan layanan KIS - JKN karena RSUD dr.Haulussy belum terakreditasi.

"Dana tersebut dialokasikan dalam anggaran mendesak Pemprov Maluku tahun anggaran 2019 sehingga layanan KIS-JKN harus tetap diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima program Presiden Jokowi," ujarnya.

Lutfy mengatakan, langkah Pemprov Maluku ini sebagai tanggung jawab sosial terhadap warganya, menyusul Wagub, Barnabas Orno dan Sekda, Hamin Bin Thahir melakukan pertemuan dengan jajaran RSUD dr.Haulussy, selanjutnya mengkoordinasikannya dengan Gubernur, Murad Ismail yang mengarahkan para penderita harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Jadi layanan KIS-JKN harus tetap diberikan kepada para penderita yang berobat ke RSUD dr. Haulussy dengan pengelolanya harus melakukan persyaratan akreditasi yang sedang dilakukan agar tidak meresahkan masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan," katanya.

Sedangkan, Kadis Kesehatan Maluku, Meikyal Pontoh mengemukakan, RSUD dr. Haulussy sedang menjalani akreditasi sejak 21 Mei 2019.

"Tim penilaian telah melakukan akreditasi RSUD dr. Haulussy di Ambon pada Selasa (21/5)," katanya.

Dia menambahkan, BPJS Kesehatan Cabang Ambon juga menghentikan kerja sama dengan RSUD dr.H.Ishak Umarella, di desa Tulehu, kabupaten Maluku Tengah dan Rumah Sakit Hati Kudus Langgur, kabupaten Maluku Tenggara karena belum terakreditasi.

Sebelumnya, kata Kepala Bidang Penjaminan Kesehatan Rujukan (PMR) BPJS-Kesehatan Cabang Ambon, Andi Muhammad Dahrul Muluk menyatakan, tidak terlayaninya peserta JKN-KIS di ketiga RSUD tersebut lantaran penghentian hubungan kerja sama.

Penghentian kerja sama sementara lantaran status akreditasi ketiga rumah sakit itu belum jelas dan harus diperbaharui.

"Sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salah satu persyaratan wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar yang ditetapkan," tandas Andi. (alex sariwating)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!