Sekilas Info

Dua Staf KPK Lakukan Klarifikasi Pejabat di Kantor Gubernur Maluku, Walikota Berhalangan Hadir

satumalukuID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai Selasa, mengklarifikasi harta sembilan penyelenggara negara di Maluku selama tiga hari.

Dari pantauan di kantor Gubernur Maluku mencatat, penyelenggara negara di jajaran Pemprov Maluku yang dimintai keterangan pada 14 Mei 2019 adalah Sekda setempat, Hamin Bin Thahir dan Kadis Pendidikan, Mohammad Saleh Thio.

Klarifikasi dilakukan dua staf KPK berlangsung di ruangan rapat lantai II kantor Gubernur Maluku.

Sedangkan, sesuai jadwal yang diterbitkan KPK pada 14 Mei 2019 yang dimintai keterangan juga adalah Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Sekkot Ambon, Anthony Gustaf Latuheru.

Namun, Wali Kota Ambon berhalangan hadir dan hanya Sekkot yang tiba di kantor Gubernur Maluku pada pukul 14.00 WIT, selanjutnya menuju lantai VI kantor tersebut.

Jadwal klarifikasi pada 15 Mei 2019 adalah Kadis Pendidikan kota Ambon Fahmi Sallatalohy, Kadis ESDM Maluku Martha Magdalena Nanlohy, Kepala BPKAD kota Ambon Jacky Talahatu dan Kadis PU Maluku Ismael Usemahu.

Pada 16 Mei 2019 klarifikasi dilakukan terhadap Kadis Kesehatan Maluku, Meikyal Pontoh.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui siaran persnya mengemukakan, klarifikasi ini berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam rangka upaya penegakkan hukum, pengawasan internal dan pencegahan tindak pidana korupsi. (Baca: KPK Periksa Laporan Harta Kekayaan Sembilan Pejabat di Pemprov Maluku). (alex sariwating)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!