Sekilas Info

Kasus Narkoba di PN Ambon, Terdakwa Pakai Istilah Pulsa Setengah untuk Pesan Sabu Setengah Gram

ilustrasi sidang

satumalukuID – Terdakwa perkara penggunaan narkotika jenis sabu, Abdurahman Mardan (43) punya istilah khusus saat memesan barang haram tersebut dari Riky, yang saat ini berstatus DPO polisi. Dia menggunakan istilah pulsa setengah sebagai pengganti kata sabu setengah gram.

Istilah setengah pulsa ini mengemuka saat jaksa penuntut umum (JPU) membacakan dakwaan pada sidang di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (9/4).

Sidang kali ini merupakan sidang perdana. Ketua majelis hakim PN Ambon Muchlis, membuka persidangan dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Ambon, Junet Pattiasina.

Dalam dakwaannya dijelaskan kalau terdakwa pada tangga 13 Desember 2018 lalu menghubungi seseorang bernama Riky (stasus DPO polisi) melalui telepon genggam.

Saat menghubungi Riky, terdakwa ingin membeli 'Pulsa Setengah' maksudnya sabu setengah gram lalu keduanya bertemu di kompleks TPU Taman Makam Bahagia Kapahaha, Kecamatan Sirimau (Kota Ambon) untuk menyerahkan uang Rp1,4 juta.

Kemudian Riky pergi meninggalkan terdakwa dan beberapa saat kemudian ada pesan singkat dari Riky yang meminta terdakwa datang untuk mengambil barang pesanannya di depan SMP Kalam Kudus di kawasan Soya Kecil.

"Barang tersebut dikemas dalam sebuah dos rokok lalu diletakan di dekat sebuah tiang listrik di tepi jalan depan sekolah tersebut," kata jaksa.

Selanjutnya terdakwa datang ke lokasi dimaksud dan mengambil barangnya kemudian kembali ke Tantui, namun tidak langsung pulang ke rumahnya dan duduk di depan kompleks TPU Taman Makam Bahagia Kapahaha.

Ketika sedang duduk, datanglah dua orang saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pulau Ambon dan Pp Lease meringkus terdakwa setelah menerima informasi dari informan mereka lalu dilakukan pemantauan.

Terdakwa dijerat dengan pasal berlapis diantaranya pasal 114 ayat (1) juncto pasal 148 UU RI nomor 35 tahun 2009, pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) UU narkotika.

Menurut jaksa, terdakwa juga mendapatkan rekomendasi dari BNNP Maluku nomor R/154/XII/K/TAT/2018/BNNP tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Aris purnomo selaku Ketua TAT Provinsi Maluku berdasarkan pada rujukan tim asesmen terpadu.

Isi rekomendasi ini antara lain menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan yang berlaku, pada akhir masa putusan pidana maka terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (rawat inap di Badokka, Makassar) selama enam bulan.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. (m-5/Daniel Leonard)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!