Sekilas Info

Terbukti Korupsi Pengadaan Lahan Bandara Bobong, Mantan Bupati Kepulauan Sula Divonis 4 Tahun Penjara

satumalukuID - Bupati Kepulauan Sula periode 2004-2010 Ahmad Hidayat Mus divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan korupsi pengadaan lahan bandara Bobong, Maluku Utara sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp3,448 miliar.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Ahmad Hidayat Mus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp500 juta yang bila tidak dibayar diganti kurungan 3 tahun," kata ketua majelis hakim Lucas Prakoso di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan itu jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut Ahmad Hidayat Mus divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp2,408 miliar subsider 6 tahun kurungan.

"Memerintahkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2,537 miliar yang diperhitungkan dengan uang yang sudah dibayarkan ke kas daerah sebagai pemulihan kerugian negara senilai Rp3,448 miliar

Meski terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara, namun hakim malah mewajibkan KPK yang menghapus aset tanah yang digunakan menjadi bandara Bobong di kabupaten Sula.

"Memerintahkan JPU KPK untuk menghapus aset kabupaten Sula yang sekarang menjadi kabupaten Taliabu yaitu 290 meter persegi dan 550 meter persegi untuk dikembalikan ke Rahman Mangawai, Pina Mus, Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku," tambah hakim Lucas.

Pengembalian lahan itu menurut hakim karena menilai bahwa negara juga tidak boleh kaya karena mengambil aset warga karena Ahmad Hidayat Mus sudah mengembalikan Rp3,4 miliar kepada kabupaten Sula pada 2014 setelah dilakukan penyidikan oleh Polda Maluku Utara.

Padahal menurut JPU KPK, pengembalian Rp3,4 miliar itu dilakukan oleh Ahmad Hidayat Mus dengan meminta uang dari sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Perkara ini diawali pada 2019 untuk melakukan pengadaan lahan seluas 950 hektare untuk bandara Bobong di kecamatan Bobong, kabupaten kepulauan Sula senilai Rp5,51 miliar.

Bupati Kepulauan Sula periode 2004-2010 Ahmad Hidayat Mus menentukan harga tanah pemukiman masyarakat yang berada dekat lokasi bandara dihargai Rp8.500 per meter persegi dan yang agak jauh dihargai Rp4.260 per meter persegi.

Dari total pencairan Rp3,448 miliar untuk pengadaan bandara Bobong, sebanyak Rp1,053 miliar ditarik tunai oleh Ema Sabar dan diberikan ke sejumlah pihak antara lain Kapolres Kepulauan Sula (Rp75 juta), Kabag Kesra Pemkab Sula Rugaya Soelman (Rp210 juta), anggota DPRD Sula Sudin Lacupa (Rp50 juta), Kajari kepulauan Sula (Rp35 juta), jaksa Sihombong (Rp7,5 juta), camat Bobong Misba Wamnebo (Rp5 juta), Kades Bobong Muhdin Soamole (Rp5 juta) dan pihak-pihak lain.

Dalam pembacaan vonis, satu orang anggota majelis hakim yaitu hakim ad hoc Jult Mandapot Lumban Gaol menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai unsur kerugian negara.

"Terdakwa Zainal Mus telah 2 kali melakukan penyetoran uang sesuai rekomendasi BPK RI sejumlah Rp3,44 miliar yaitu pada 21 Maret 2014 senilai Rp750 juta ke rekening kabupaten kepulauan Sula dan 1 April 2014 disetorkan Rp2,698 miliar ke rekening kas daerah kepulauan Sula, dengan demikian bandara Bobong tidak ada kerugian keuangan negara," kata hakim Jult.

Menurut hakim Jult, dalam pembebasan tanah untuk bandara Bobong terdapat keuntungan keuangan negaea yaitu pemerintah kabupaten Sula sejumlah Rp4,598 miliar yang hingga akhir masa persidangan telah merugikan Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus selaku pemilik tanah bersama sejumlah Rp4,598 miliar.

"Yang diperoleh pemerintah kabupaten Sula untuk melakukan pembebasan tanah pembangunan bandara Bobong seluas 950 hektare senilai Rp4,598 miliar yang pada akhirnya diperoleh secara gratis sedangkan yang diperoleh Zainal Mus dan kawan-kawan sama sekali tidak ada atau nol rupiah," tambah hakim.

Namun karena hanya ada satu hakim yang berbeda pendapat maka keputusan berdasarkan suara terbanyak sehingga Zainal Mus tetap dinyatakan bersalah.

Atas perkara ini, JPU KPK dan Zainal Mus menyatakan pikir-pikir. (Desca Lidya Natalia/ant)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!