Sekilas Info

Bareskrim Polri Limpahkan Kasus Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual ke Polda Maluku

satumalukuID - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri melimpahkan kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku sejak Maret 2019 lalu.

“Bareskrim telah memeriksa dan mengambil keterangan kurang lebih 35 saksi baik dari ASN Pemkot Tual, pihak Bulog, BMKG Ambon, Aparat Desa, RT, berjumlah kepala kecamatan dan masyarakat penerima bantuan beras, mengumpulkan BB dokumen. Selesai dilaksanakan penyelidikannya, bulan Maret 2019 kasus tersebut dilimpahkan ke Dit Reskrimsus Polda Maluku untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat kepada wartawan, Senin (8/4).

Ohoirat mengatakan, setelah diambil alih Ditreskrimsus, penyidik langsung bergerak memeriksa lagi saksi-saksi lain, untuk menambah informasi atas dugaan penyelewengan CBP Kota Tual tahun 2016 itu.

Pihaknya, lanjut dia, sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Maluku.

“Sudah 95 orang baik dari ASN Pemkot Tual, aparat desa dan masyarakat yang menerima CBP, diperiksa. Barang Bukti juga telah disita, pemeriksaan saksi ahli pun sudah dilakukan dan sementara dalam audit BPK. SPDP telah dikirim ke Kejati Maluku,” jelas Ohoirat.

Diketahui dugaan korupsi penyaluran CBP Kota Tual dilaporkan ke Polda Maluku oleh Hamid Rahayaan selaku Plt Walikota Tual, dan warga Tual Dedy Lesmana pada Selasa 19 Juni 2018 lalu, dengan terlapor Walikota Tual Adam Rahayaan.

Dalam laporannya, Adam Rahayaan sebagai walikota diduga telah melakukan penipuan dan pembohongan atas CBP di Kota Tual.

Ia menyalahgunakan kewenangannya selaku Walikota Tual, yang dengan sengaja membuat berita palsu guna mendapatkan CBP. Adam membuat surat perintah tugas Nomor 841.5/612 guna melakukan koordinasi dengan Bulog Divre Wilayah II Tual.

Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual Rahman Saleh seperti yang pernah disampaikan kepada pers juga membenarkan, pihaknya menyalurkan CBP berdasarkan surat permintaan CBP dari Pemkot Kota Tual.

“Untuk CBP itu untuk kabupaten tingkat II tersedia 100 ton, sedangkan untuk provinsi 200 ton. Untuk Kota Tual itu penyaluran 2016 dan 2017 secara administrasi memenuhi persyaratan yakni, surat permintaan CBP dari walikota, surat penetapan tanggap darurat, surat penugasan petugas sesuai SK walikota, data korban dari instansi sosial. Semua ini sudah ada, sehingga kita salurkan,” jelas Rahman.

Menurutnya, pada tahun 2016 Bulog Divre II Wilayah Kota Tual mengeluarkan beras sebanyak 99,690 kg atau 99 ton. Dan tahun 2017 sebanyak 99.876 kg atau 99 ton.

“Jadi anggarannya saya tidak tahu, kita hanya salurkan, dan secara administrasinya untuk tahun 2016 dan 2017 memenuhi persyaratan. Kita mengeluarkan itu berdasarkan surat permintaan dari yang memiliki kuasa, dalam hal ini Walikota Tual,” jelasnya lagi. (MG-01).

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!