Sekilas Info

Tingginya Harga Tiket Pesawat Ikut Memicu Naiknya Tekanan Inflasi Bulan Maret di Provinsi Maluku

satumalukuID - Tingginya harga tiket pesawat dari dan ke Ambon masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya tekanan inflasi Bulan Maret 2019 di Provinsi Maluku.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat, inflasi di Maluku meningkat secara bulanan pada Maret 2019 namun masih berada pada sasaran. Meningkatnya tekanan inflasi pada Maret utamanya disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

"Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,49 persen (month to month/mtm) atau sebesar 3,74 persen (year on year/yoy), yang berarti berada pada sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5 persen plus minus 1 persen (yoy)," kata Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Layanan Administrasi BI MalukuTeguh Triyono di Ambon, Jumat.

Tekanan inflasi Maluku pada Maret 2019 tersebut sedikit meningkat dibandingkan inflasi pada Februari 2019 yang sebesar 0,41persen (mtm) atau 2,87 persen (yoy).

Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 4,67 persen (mtm) meningkat dari bulan sebelumnya yang deflasi 0,59 persen (mtm). Inflasi tersebut disebabkan oleh harga tiket angkutan udara yang mulai naik dari deflasi 1,66 persen pada Februari (mtm) menjadi inflasi 21,75 persen (mtm) pada Maret.

Teguh mengatakan, kenaikan harga tiket angkutan udara terjadi di seluruh maskapai dari dan menuju Provinsi Maluku, namun di sisi lain, harga BBM nonsubsidi yang turun pada Februari 2019 mampu menahan laju inflasi pada kelompok ini.

BBM mengalami deflasi 0,07 persen (mtm) pada Maret 2019. Selain itu, kenaikan tekanan inflasi di Maluku juga disebabkan oleh naiknya tekanan inflasi pada kelompok sandang seiring naiknya tarif sewa kontainer.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tarif sewa kontainer dari Jawa Timur menuju wilayah Maluku, khususnya Pelabuhan Saumlaki, meningkat dari Rp 8,5 juta menjadi Rp 20 juta sejak awal  2019 untuk satu kali pengiriman.

Tingginya biaya distribusi juga disebabkan tingginya biaya tenaga kerja bongkar muat (TKBM), dan efisiensi kerja TKBM yang rendah.

Kelompok bahan makanan mengalami deflasi pada Maret 2019, dan menjadi faktor utama penahan inflasi pada Maret 2019. Kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,80 persen (mtm), lebih rendah dari bulan Februari yang mengalami inflasi 1,19 persen (mtm).

Deflasi pada kelompok ini disebabkan oleh subkelompok ikan segar utamanya ikan kakap putih, ikan bubara dan ikan tembang.

Selain itu, deflasi kelompok bahan makanan lebih rendah juga disebabkan oleh deflasi yang terjadi pada subkelompok padi-padian, utamanya komoditas ketela pohon dan ketela rambat. Namun di sisi lain, beras mengalami sedikit peningkatan tekanan inflasi.

Dalam menjaga agar inflasi Maluku tetap terkendali, TPID Maluku telah dan akan terus melakukan beberapa upaya pengendalian.

"Pada Maret, telah dilakukan rapat koordinasi TPID Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meskipun Kabupaten ini bukan kota penghitung IHK, namun kabupaten tersebut merupakan penyangga pasokan bahan pokok bagi Kota Tual yang merupakan kota penghitung IHK," ujarnya.

TPID Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan TKBM di Pelabuhan Saumlaki. Selain itu, Bulog Divre Maluku-Maluku Utara konsisten dalam melakukan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Bulog juga selalu memastikan pasokan beras di wilayah Maluku setara dengan tiga bulan konsumsi," ujarnya.

TPID Maluku dan Satgas Pangan konsisten dalam melaksanakan inspeksi harga dan pasokan bahan makanan di pasar.

Sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi bahan pokok, terutama bumbu-bumbu serta untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Kota Ambon terhadap inflasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui program Sejuta Polybag bersinergi dengan Pemkot Ambon meluncurkan Program Lorong Peduli Inflasi yang diresmikan oleh Walikota Ambon pada tanggal 16 Maret 2019.

BI Provinsi Maluku juga berinisiatif melakukan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 22 Maret 2019 bersama Dinas Perhubungan dalam rangka pemantauan harga tiket angkutan udara agar tidak melebihi tarif batas atas yang telah ditentukan Pemerintah Pusat.

Inflasi Provinsi Maluku pada  2019 diperkirakan akan berada pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 3,5%±1% (yoy).

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga.

Strategi pengendalian inflasi di Maluku difokuskan pada kebijakan empat-K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. (m-5/shariva alaidrus)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!