Sekilas Info

Bertahun-tahun Status Kependudukan Warga Negeri Sanahu, Wasia dan Samasuru di Pulau Seram Tak Jelas

satumalukuID – Sudah bertahun-tahun, status kependudukan warga di tiga negeri yang berada di Teluk Elpaputih Pulau Seram, yakni Negeri Sanahu, Wasia dan Samasuru belum juga terselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengklaim ketiga negeri tersebut masuk dalam wilayah pemerintahannya. Klaim yang sama juga dilakukan Pemkab Kabupaten Maluku Tengah. Akibatnya, setiap kali menjelang pemilu baik pilkada maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden, masyarakat di ketiga negeri dibuat bingung saat akan menggunakan hak politiknya.

Bukan itu saja. Warga di ketiga negeri itu juga dibuat bingung dalam urusan kesejahteraan, termasuk menyangkut Dana Desa.

"Sebenarnya untuk persoalan Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat itu rancu dalam produk hukumnya," kata Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melki Frans di Ambon, Selasa (2/4).

Dia menilai adanya kerancuan produk hukum antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan batas wilayah antara Maluku Tengah selaku kabupaten induk dengan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Putusan MK memutuskan ketiga negeri tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Sedangkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri yang belakangan diperkuat putusan Mahkamah Agung menetapkan ketiga wilayah tersebut masuk dalam wilayah Maluku Tengah.

Dari hasil pengawasan komisi A ke Kabupaten SBB, maka sudah jelas masyarakat Negeri Samasuru dan Wasia-Sanahu terdaftar di kabupaten tersebut, sehingga Pemkab Malteng diminta untuk tidak mengganggu status daerah dan masyarakatnya sampai proses pemilu ini berakhir.

Nantinya setelah proses pemilu 2019 selesai, maka Pemkab Malteng silahkan melakukan gugatan lagi.

"Menurut pandangan saya pribadi, keputusan MK itu adalah UU dan mestinya terjadi perubahan setelah ditetapkan, artinya Mendagri harus membatalkan peraturannya tentang batas wilayah SBB-Malteng sesuai UU nomor nomor 40 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten SBB dan Kabupaten Kepulauan Aru secara bersamaan yang menempatkan batas wilayah SBB-Malteng di Sungai Mala," tegasnya.

Karena putusan MK nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 yang mengatakan batas wilayah dua kabupaten ini berada di Sungan Tala.

Dari temuan lapangan, sebagian warga pada desa di wilayah perbatasan ini juga bingung mau ikut pemilu di Kabupaten SBB karena sudah terdaftar di sana, tetapi ada yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan Pemkab Malteng

Kepala pemerintah Negeri Samasuru, Chrestian Waileruny, didampingi Kepala Soa, Etus Tuny, Minggu (31/3/2019) menuturkan, selama bertahun-tahun mereka tidak memperoleh hak sosial maupun politik sebagai warga negara.

Selain itu, tidak pernah menerima raskin maupun Anggaran Dana Desa (ADD) yang dikucurkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2015 lalu, hingga hak untuk dipilih dan memilih.

“Demikian juga untuk keperluan pengurusan akte kelahiran, kami mengalami kendala karena ditolak oleh kedua kabupaten dengan alasan status tidak jelas,” katanya.

Dia mengakui tidak dapat menyalurkan hak pilih, karena status negeri Samasuru yang tidak jelas. Berdasarkan putusan MK Nomor 123/PUUVII/2009 tanggal 2 Februari 2010, Negeri Samasuru masuk dalam wilayah Kabupaten Malteng.

Namun putusan berlawanan dikeluarkan Mendagri, dengan surat keputusan melalui Permendagri 29 Tahun 2010 yang menyatakan tiga negeri itu masuk ke wilayah SBB.

Dijelaskan, jumlah pemilih di negeri Samauru mencapai 800 orang. 407 warga masuk dalam DPT Kabupaten SBB, 127 warga terakomodir dalam DPT Kabupaten Malteng, sedangkan 170 warga lainnya tidak terdaftar.

Meskipun terakomodir pada DPT Kabupaten SBB, tambah Waileruny, warga tidak dapat menyalurkan hak pilih, karena KTP yang dimiliki warga Samasuru dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Malteng.

“Dengan demikian, ada sekitar 500 warga yang akhirnya dipaksa oleh status yang tidak jelas, untuk golput pada Pemilu 2019,” bebernya.

Dia juga menuturkan, selama ini KPU tidak pernah mengirimkan surat untuk penunjukkan petugas TPS, sehingga negeri mereka juga jauh dari hingar bingar pesta demokrasi.

Hal senada juga disampaikan Kepala Soa Negeri Samasuru, Etus Tuny yang juga mengaku namanya masuk dalam DPT Kabupaten SBB, namun memiliki KTP Malteng, sehingga tidak dapat menyalurkan hak pilih.

Tuny mengaku heran, namanya bersama ratusan warga Samasuru lainnya bisa masuk dalam DPT Kabupaten SBB, padahal tidak pernah ada pendataan dari KPU setempat.

“Kami juga merasa heran, mengapa sampai nama bisa masuk dalam DPT kabupaten SBB, padahal tidak pernah didata,”ucapnya.

Menurut Tuny, warga Samasuru lebih condong untuk bergabung dengan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dibandingkan Kabupaten SBB, dengan alasan rentang kendali dan juga putusan MK yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Faktor lainnya, kata Tuny, Jarak tempuh untuk mencapai Kota Masohi sebagai Ibukota Malteng, hanya 45 Km dengan tarif angkot sebesar Rp 25 ribu. Sedangkan untuk mencapai kota Piru, Kabupaten SBB, mereka harus mengeluarkan Rp 110 ribu dengan jarak tempuh 200 Km. (m-5/Daniel leonard)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!