Sekilas Info

Kasus Dana Desa; Kades Iyai Wetar Dipenjara 4 Tahun, Denda 200 Juta dan Uang Pengganti 316 Juta Rupiah

satumalukuID - Kepala Desa (Kades) Iyai, Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya Johanes Peliaka dihukum empat tahun penjara karena dalam persidangan di Pengadilan Tipikor PN Ambon, terbukti melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016.

Selain dihukum penjara, terdakwa juga dihukum membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp316 juta.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi," kata majelis hakim tipikor diketuai RA Didi Ismiatun didampingi Christina Tetelepta dan Hery Leliantono selaku hakim anggota di Ambon, Kamis (28/3).

Mengenai uang pengganti, menurut majelis hakim, apabila dalam waktu satu bulan setelah ada keputusan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka kepadanya dikenakan hukuman tambahan berupa kurungan selama tiga bulan.

Yang memberatkan terdakwa dihukum penjara dan denda serta membayar uang pengganti karena tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah korupsi dan perbuatannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara

Sedangkan yang meringankan adalah, terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan yang bersangkutan adalah tulang punggung keluarga.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan jaksa tidak terpenuhi karena terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut.

Putusan majelis hakim juga lebih ringan dari tuntutan JPU Kacabjari Wonreli, Manatap Sinaga yang dalam persidangan sebelumnya meminta terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum enam tahun penjara.

Atas putusan tersebut, baik JPU maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya Agus Dadiara menyatakan pikir-pikir, sehingga mereka diberi waktu tujuh hari untuk menyampaikan sikap.

Kades Iayi ini mengelola sendiri DD dan ADD tahun anggaran 2016 tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut fiktif.

Pada tahun 2016 desa tersebut mendapatkan kucuran dana Rp356,1 juta yang dipakai untuk belanja barang dan modal serta pemberdayaan kepada masyarakat berupa pembelian bibit sapi sebanyak 42 ekor dan bibit babi 90 ekor.

Untuk pengadaan bibit sapi 42 ekor dianggarkan senilai Rp250 juta dan bibit babi 90 ekor senilai Rp90 juta, namun tidak semua ternak ini dibeli terdakwa dan membuat laporan pertanggungjawaban seakan-akan sudah ada pembelian dari suplaier dan ternaknya dibagikan ke masyarakat. (m-5/daniel leonard)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!