Sekilas Info

Perempuan di Ambon Takut Laporkan Kasus Kekerasan karena Takut Dicerai, P2TP2A Bisa Bantu Beri Solusi

satumalukuID – Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Kota Ambon jumlahnya diprediksi masih banyak. Masalahnya, tidak semua perempuan berani melaporkan karena alasan takut dicerai. Padahal jika melaporkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Ambon bisa melakukan pendampingan dan membantu mencari solusi terbaik.

“Takut dicerai menjadi salah  satu alasan  utama kaum perempuan melaporkan tindak kekerasan,” kata pendamping P2TP2A Ambon, Nini Kusniati.

Menurut Nini, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi faktor utama terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Disamping itu, juga karena faktor ekonomi, pengaruh media sosial serta kurangnya sosialisasi bagi kaum perempuan menjadi faktor meningkatnya jumlah kasus.

Seperti diberitakan angka kasus pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ambon di Tahun 2019 ini terbilang cukup tinggi. Baru menginjak Bulan Maret saja, sudah ada 60 laporan dan 44 diantaranya telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3MD) Ambon.

Baca Juga: Hingga Maret 2019; Sudah 60 Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak di Ambon

‘’Kaum perempuan di Ambon umumnya takut untuk diceraikan jika melaporkan kasus kekerasan, karena yang terjadi adalah 90 persen perceraian terjadi karena korban melaporkan, sehingga yang terjadi adalah orang lain yang melaporkan bukan korban sendiri,” tandasnya.

P2TP2A merupakan lembaga pelayanan yang memiliki peran penting dalam penanganan masalah-masalah kekerasan perempuan dan anak, pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui layanan pelaporan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial dan rujukan. P2TP2A juga harus menjadi layanan konsultasi berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

Nini menambahkan, jika korban kekerasan melaporkan masalah yang dihadapi, maka pihaknya akan melakukan pendampingan untuk proses penyelesaian yang diawali secara kekeluargaan, tetapi jika tidak bisa diselesaikan, maka prosesnya diserahkan ke aparat kepolisian, dengan tetap mendapatkan pendampingan. (m-10)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!