Sekilas Info

GMKI Cabang Ambon Demo di Gedung DPRD Tuntut Pemerintah Legalkan Sopi

Aksi mahasiswa yang tergabung dalam GMKI Cabang Ambon saat melakukan aksi demo di Gedung DPRD Maluku, Selasa (19/3). (Daniel Leonard)

satumalukuID - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon menuntut pemerintah melegalkan minuman tradisional Sopi.

Tuntutan disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Maluku, di  Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa (19/3).

“Kami (GMKI) mendesak pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk segera melegalkan sopi. Sopi bisa membawa keuntungan bagi daerah," kata Koordinator Lapangan (Korlap), Edowardo Sopaheluwakan saat berorasi.

Menurut dia, memproduksi serta menjual sopi sudah menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat di Maluku. Selain itu, lanjut Sopaheluwakan, sopi juga merupakan minuman khas masyarakat Maluku.

“Kami bisa menyelesaikan sekolah hanya dengan sopi, karena memang orang tua kami yang memproduksi dan menjualnya. Banyak warga Maluku yang sukses, lantaran sopi. Maka itu, kami minta untuk segera dilegalkan,” teriak dia.

Namun, aksi demo di Ambon, Selasa itu, berakhir ricuh akibat pernyataan wakil ketua komisi D DPRD Maluku, John Rahantokman yang menyatakan akan segera berangkat ke Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk melakukan agenda pengawasan.

GMKI, kata Sopaheluwakan, berharap DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024 bisa fokus membahas masalah sopi pada Prolegda. “Kami minta masyarakat Maluku jangan mau didoktrin dengan kalimat “konflik kerap terjadi di tengah masyarakat Maluku karena sopi”. Ini sama saja menghina, melecehkan dan melacurkan simbol adat masyarakat Maluku,” tegas dia.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Johan Rahatoknam saat menerima para pendemo mengatakan, saat ini Rancangan Peraturan Daerah tentang miras tradisional jenis sopi memang sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri.

"Kita sudah menyampaikan raperda ini kepada Kemendagri untuk dipelajari dan nantinya akan dilihat, apakah akan diterima atau dikembalikan untuk diperbaiki, itulah yang belum kami tahu," kata Rahantoknam singkat.

Namun sayangnya, pada saat pertemuan antara Rahatoknam dan para pendemo di ruang rapat paripurna, terjadi kericuhan.

Kericuhan ini dipicu oleh pernyataan Rahantoknam kalau dirinya harus berangkat ke Tual, untuk melaksanakan tugas pengawasan. "Ayo kita keluar saja," teriak para pendemo sambil keluar dari ruang rapat paripurna.

Namun, setelah Plh Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena, menjelaskan alasan ketidakhadiran anggota DPRD Provinsi Maluku di kantor, para pendemo ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (m-10/daniel leonard)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!