Sekilas Info

Lahan TPU Arbes Ambon Belum Dimanfaatkan karena Pemkot Belum Kantongi Sertifikat

satumalukuID - Pihak penyidik Satreskrim Polres Pulau Ambon dan PP Lease diminta segera menuntaskan kasus dugaan korupsi lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di kawasan Air Besar (Arbes).

Lahan seluas 5 hektar di Arbes Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang dibeli Pemkot Ambon senilai Rp 2 milyar lebih sejak tahun 2008-2009, hingga saat ini belum dimanfaatkan karena Pemkot belum mengantongi sertifikat.

"Kita harapkan pihak penyidik serius menuntaskan kasus dugaan korupsi TPU Arbes," kata pemerhati sosial masyarakat Herman Siamiloy, Selasa (12/3).

Untuk itu dirinya meminta pihak kepolisian untuk serius menangani masalah hukum, salah satunya dugaan korupsi lahan TPU Arbes, kalau tidak maka publik akan mempertanyakan kinerja kepolisian sebagai institusi hukum.

Sementara itu ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Marthen Sapulette mengaku terkait penanganan kasus dugaan korupsi lahan TPU Arbes telah diserahkan ke pihak penyidik. Kendati demikian, ia berharap, TPU tersebut harus difungsikan karena bermanfaat bagi masyarakat.

"Biarkan kepolisian memprosesnya, namun kita harapkan pihak pemerintah bisa memfungsikannya," kata Sapulette.

Desakan yang sama juga disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Asmin Matdoan mende­sak Pemkot Ambon untuk segera mem­fungsikan Tempat Pemaka­man Umum (TPU) di kawasan tersebut.

Hal ini disampaikan Matdoan, saat rapat paripurna ke II masa persida­ngan I tahun sida­ng ­2019 dalam rangka penyam­paian 8 Ranperda Kota Ambon berlangsung, di ruang sidang utama DPRD Ambon, Selasa (5/3) lalu.

“Saya ingin sampaikan bahwa pemerintah harus secepatnya mem­pro­ses TPU Arbes agar bisa difung­sikan,” tandas Matdoan.

Apabila sampai saat ini, lanjut­nya, TPU Arbes belum bisa difungsikan, maka pemerintah harus se­ce­pat­nya mencari­kan solusi, mengi­ngat TPU khusus untuk umat muslim misalnya yang berada di Kebun Cengkeh suda­h sangat tidak mema­dai.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Ely Toisuta mengatakan, apa yang disampaikan harus menjadi perhatian dan ditindak­lanjuti di masing-masing komisi.

“Saya harapkan ini menjadi perhatain masing-masing komisi, agar bisa menjadi perhatian pemerin­tah,” kata Ely.

Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kota Ambon, Brury Nanulaita saat dikonfirmasi mengata­kan, masukan yang disampai­kan oleh anggota DPRD dalam paripurna harus ditin­daklan­juti oleh kepala daerah.

“Nanti tanya saja ya ke pejabat atau pak Sekot karena menyangkut dengan kebijakan,” kata Nanulaita.

Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler juga mengakui kalàu sampai saat ini TPU Arbes belum bisa difungsikan, karena masih terkendala dengan masalah lahan, namun dipastikan di tahun 2019 ini TPU sudah dapat difungsikan.

“Kita ketahui, masalah tanah di Kota Ambon cukup rumit, nah Pemkot sudah selesaikan, tahun ini akan difungsi­kan secepat mung­kin,” ujar Wawali.

Ia mengatakan, kalau saat ini pemerintah sedang merencanakan untuk mamba­ngun TPU di kawasan Durian Patah dengan luas 3-4 hektar, hal ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat soal keter­se­dian TPU. “Kita sudah anggarkan di tahun ini,” kata Wawali.

Saat ditanya terkait sampai saat ini pihak kepolisian sedang menangani masalah dugaan korupsi TPU Arbes, Wawali enggan mengo­mentari lebih jauh. Wawali menye­rah­kan semuanya ke pihak kepoli­sian.

“Silahkan berproses saja, namun intinya kita akan fungsikan, karena kita juga sudah miliki sertifikatnya,” ungka­pnya. (SM-10)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!