Sekilas Info

Empat Perda akan Dicabut, Rombongan DPRD Ambon Koordinasi dengan Kemendagri di Jakarta

satumalukuID - Pansus III DPRD Kota Ambon yang diketuai M. Asmin Madoan bersama anggota lainnya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta, Senin (11/3).

Pertemuan pansus III dengan Kemendagri terkait dengan persetujuan bersama DPRD dan Walikota Ambon atas penetapan Perda tentang pencabutan empat Perda Kota Ambon yang telah berlaku dan akan dicabut kembali.

Keempat Perda tersebut antara lain, Perda nomor 5 tahun 2009 tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil (lembaran daerah kota Ambon tahun 2009 nomor 5), Perda nomor 6 tahun 2010 tentang izin usaha jasa konstruksi (lembaran daerah kota Ambon tahun 2010 nomor 6).

Perda nomor 7 tahun 2013 tentang pengelolaan wilayah teluk dan pesisir Kota Ambon secara terpadu dan Perda nomor 13 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Dimana alasan pencabutan keempat Perda tersebut didasari dengan adanya penetapan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), maka beberapa unsur pemerimtah yang dahulunya menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten/kota, dialihkan menjadi kewenangan Pemda Provinsi sehingga perlu ada pencabutan Perda termasuk empat Perda tersebut yang telah dialihkan.

Pertemuan yang berlangsung di lantai 15 Gedung kemendagri itu, pansus langsung ditemui Kepala Seksi Wilayah pada Subdit Wilayah IV A Dit PHD Ditjen Otda, Dwi Agus Supriyono.

Setelah mendengar maksud dan kedatangan rombongan pansus III DPRD Kota Ambon, Supriyono menjelaskan secara singkat bahwa, meskipun dirinya belum menerima draf Perda yang akan dicabut namun pada prisipnya apapun bentuknya perda kalau dicabut harus juga ada Perda yang mengatur tentang pencabutannya.

Untuk solusinya sesuai aturan, Supriyono menyarankan agar pihak pansus melakukan koordinasi dengan biro hukum Pemkot Ambon untuk selanjutnya dari biro hukum kembali bisa menelusuri ke biro hukum Pemda Maluku.

Hal senada juga disampaikan Riduan Hasan, anggota pansus yang mengatakan pencabutan Perda juga harus mengacu pada Perda.

Untuk itu sesuai arahan pihak Kemendagri, pansusnya nantinya akan berkoordinasi dengan biro hukum Pemda Kota Ambon untuk membuat Perda pencabutan selanjutnya dari Perda tersebut nantinya akan kembali dikoordinasikan dengan Biro Hukukm Pemprov Maluku, sebab Perda Kota masih menjadi kewenangan Pemprov Maluku. (SM-10­).

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!