Sekilas Info

Maluku Berharap UU Provinsi Kepulauan Disahkan September

satumalukuID - Pelaksana tugas Kepala Bappeda Maluku, Suryadi Sabirin mengharapkan Undang-Undang Provinsi Kepulauan disahkan DPR-RI pada awal September 2019.

Provinsi Kepulauan telah dideklarasikan pada 11 Agustus 2005 di Ambon dengan dukungan delapan provinsi berbasis kepulauan.

"Kami sudah memberikan masukan kepada panitia khusus yang diketuai Edison Betaubun bersama fraksi-fraksi di DPR-RI dengan harapan adanya pengakuan pemerintah pusat terhadap perjuangan Provinsi Kepulauan," kata Suryadi dikonfirmasi di Ambon, Senin.

Pertemuan juga ditindaklanjuti bersama Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Jakarta beberapa waktu lalu yang juga berkeinginan RUU Provinsi Kepulauan disahkan paling lambat awal September 2019.

"Para gubernur delapan provinsi diwakili Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, Nurdin Basirun yang juga Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) telah menyurati Presiden, Joko Widodo untuk meminta waktu membicarakan percepatan realisasi RUU menjadi UU," ujarnya.

Suryadi mengemukakan, RUU Provinsi Kepulauan ini diinisiasi DPD-RI yang dikoordinir, Wakil Ketua DPD-RI, Nono Sampono dari Maluku sehingga memahami tipologi perjuangan tersebut.

"Jadi Para Gubernur delapan Provinsi Kepulauan meminta dukungan masing-masing anggota DPD-RI maupun DPR-RI agar perjuangan tersebut direalisasikan karena strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di delapan provinsi yang wilayahnya bercirikan kepulauan," katanya.

Disinggung Rakor BKS Provinsi Kepulauan, dia menjelaskan, ditangguhkan hingga waktu yang ditetapkan, menyusul jadwalnya di Ambon pada 25 Februari 2019.

"Kami sepakat setelah para Gubernur delapan Provinsi Kepulauan bertemu Presiden Jokowi barulah diputuskan waktu Rakor dengan agenda utama memilih Ketua BKS karena Nurdin Basirun telah berakhir masa jabatan Gubernur Kepri," ujar Suryadi.

Sebelumnya, Ketua BKS Provinsi Kepulauan, Nurdin Basirun, meminta agar RUU Daerah Kepulauan dapat mengakomodir beberapa hal.

Pertama, mereka meminta kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam laut 0-12 mil atau lebih di dalam wilayah provinsi kepulauan dan 0-12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas yang diukur dari wilayah pulau terluar tetap menjadi kewenangan provinsi.

Kedua, meminta pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran dana khusus kepulauan antara 3-5 persen dari APBN di luar pagu dana transfer umum yang diprioritaskan untuk pengembangan sektor ekonomi kelautan dan pembangunan infrastruktur.

Ketiga, kebijakan kawasan strategis nasional, kebijakan lainnya harus bersinergi dan tidak mengurangi kewenangan provinsi yang berciri kepulauan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Delapan Provinsi Kepulauan Kepri, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bangka Belitung (Babel), Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Tenggara (Sultra). (alex sariwating/ant)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!