Sekilas Info

Dialog dengan Honorer K2, Pemkot Ambon akan Bantu Perjuangkan Aspirasi ke Pusat

satumalukuID - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berjanji akan memperjuangkan aspirasi tenaga Kategori dua (K2) kota Ambon terkait pembiayaan gaji untuk dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy usai melakukan pertemuan dengan tenaga K2 Ambon, Jumat menyatakan, kebijakan secara nasional tenaga K2 merupakan pegawai honor yang tidak didanai APBD, tetapi dibayar dari institusi masing-masing.

"Selaku kepala daerah saya berjanji akan memperjuangkan aspirasi 534 honorer K2 kota Ambon, menyangkut pembayaran gaji yang harus dibiayai APBN bukan APBD," katanya.

Menurut dia, hasil perjuangan seluruh daerah beberapa waktu lalu, kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menempuh kebijakan untuk mengangkat tenaga honorer K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Seleksi P3K sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 208, tentang manajemen P3K, yakni syarat batas usia peserta P3K adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar.

"Kita berharap rekrutmen ini dapat membantu kuota honorer K2 kota Ambon. Karena seluruh syarat sama dengan ASN yakni bisa naik pangkat, dipromosikan, disekolahkan tetapi yang berbeda adalah tidak menerima pensiun," ujarnya.

Tahap awal kementerian memberikan prioritas kepada tenaga penyuluh pertanian, guru dan tenaga kesehatan. Untuk kota Ambon telah dilakukan seleksi dan hasilnya untuk tenaga penyuluh sembilan orang dinyatakan lolos seleksi P3K.

"Dalam waktu dekat kita akan bertemu Kemenpan-RB untuk membicarakan pembiayaan tenaga P3K, karena seluruh daerah secara jelas menolak pembayaran menggunakan APBD, karena P3K sama dengan ASN sehingga harus dibiayai APBN," tandasnya.

Ia menyatakan, 14 Maret 2019 akan dilakukan rapat kerja kepegawaian se provinsi Maluku di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Kepala BKD telah ditugaskan untuk mencatat aspirasi tenaga K2 untuk diperjuangkan bersama. Jika perlu bentuk dibentuk delegasi Maluku untuk memperjuangkan aspirasi seluruh tenaga K2 Maluku di pusat.

"Yang pasti pertemuan ini saya mau menyatukan persepsi mereka terutama mental tenaga K2,karena jika sudah ada keputusan mereka diterima, maka mental pegawai siap jangan protes tetapi berjuang bersama," kata Richard. (penina f mayaut/ant)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!