Sekilas Info

DPRD Terima Laporan Ketidaknetralan Oknum Guru di SBB, Kadis Dikbud: Informasi Itu Tidak Benar

satumalukuID - DPRD Maluku menggelar rapat paripurna bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi bersama jajarannya terkait laporan masuk dari Bawaslu yang menyebutkan adanya ketidaknetralan oknum guru di Kabupaten Seram Bagian Barat saat masa kampanye pemilu 2019.

"Ada isu dan laporan ke DPRD terkait proses pemilu akan dilaksanakan dan sekarang masuk waktu kampanye dimana DPRD mendapatkan laporan soal ASN khususnya para guru yang tidak netral," kata wakil Ketua DPRD Maluku, Syaid Mudzakir Assagaf di Ambon, Senin (25/2/2019).

Oleh karena itu, DPRD mengundang Dinas Dikbud provinsi untuk mendiskusikan persoalan ini dalam rapat bersama pimpinan dewan, pimpinan fraksi, serta komisi guna mendapatkan solusi, karena dinas ini punya sebaran ASN paling besar di seluruh wilayah kabupaten dan kota.

Tujuannya agar hal-hal yang berkembang dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan pemilu ini bisa diminimalisir atau paling tidak dihilangkan.

"Kalau soal netral atau tidak ini memang sulit kita ukur namun ada yang diintimidasi atau diancam ada penggantian jabatannya, sehingga ada kepsek yang memasang baliho sebagai bukti dia membela atau mendukung pasangan tertentu," tandas Syaid Mudzakir.

DPRD tidak ingin memperdalam kasus seperti itu secara sendiri karena ada lembaga Bawaslu, tetapi diinginkan adanya kenyamanan dari unsur penyelenggara pemerintah kepada seluruh ASN terutama para guru agar mereka bisa menjalankan fungsinya secara baik dan bebas serta lebih tenang.

"Kalau mereka mendidik anak-anak dengan berbagai beban pikiran atau intimidasi maka lama-kelamaan anak-anak kota dididik dengan cara yang tidak maksimal," katanya.

Kadis Dikbud Maluku, Muhammad Saleh Thio mengakui mendapat laporan soal masalah netralitas bahwa ada satu guru di Kabupaten SBB bernama Amir Hatala yang tidak menjaga netralitas.

"Surat dari Bawaslu terkait dengan meminta klarifikasi atas tuduhan keterlibatannya dalam rangka kampanye dengan cara menyiapkan lahan untuk salah satu kandidat," akui Saleh Thio.

Ternyata setelah diklarifikasi, informasi tersebut tidak benar dan juga ada masalah lainnya yang diterima tetapi hanya isu, yakni soal keterlibatan guru dalam masalah kampanye di Kota Ambon.

Saat dicek ternyata bukan guru SMA/SMK tetapi guru di pendidikan dasar yang bukan kewenangan dinas provinsi.

"Yang jelas bagi ASN yang terlibat akan ditindak sesuai aturan yang berlaku baik kategori ringan, sedang, hingga hukuman berat," tegasnya.

Bila terjadi pelanggaran, bawaslu bisa melaporkan dan akan ditindaklanjuti pada pejabat pembina kepegawaian. (daniel leonard/ant(

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!