Sekilas Info

Unjuk Rasa GMNI Desak Pemprov Maluku Usahakan Pengoperasian Kapal ke Kecamatan Romang MBD

satumalukuID - DPC Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) Ambon, Senin (25/2), berunjuk rasa mendesak Pemerintah Provinsi Maluku mengusahakan pengoperasian kapal ke Kecamatan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang sejak Juli 2018 tidak ada pelayanan armada perintis itu.

Desakan DPC GMNI Ambon yang diawali orasi di teras Kantor Gubernur Maluku dengan puncaknya Ketuanya Sujahtri Somar menyerahkan pernyataan sikap kepada Plt Sekda Maluku, Lutfy Rumbia.

Desakan agar Pemprov Maluku berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar mengusahakan kapal melayari Ambon-Kepulauan Romang karena KM. Sabuk Nusantara 48 sejak naik dok pada Juli 2018 ternyata tidak ada armada pelayaran perintis yang beroperasi ke sana.

Begitu pula, KM.Lintas Timur sejak April 2018 sehingga meresahkan masyarakat Kepulauan Romang yang secara geografis berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste.

Sujahtri mengemukakan tidak beroperasinya armada pelayaran perintis, baik ke maupun dari Kepulauan Romang sangat memengaruhi stok bahan pokok masyarakat maupun material bangunan dan kebutuhan lainnya.

Selain itu, meresahkan mahasiswa asal Kepulauan Romang karena para orang tua mereka tidak bisa mengirimkan bahan makanan, termasuk uang untuk biaya kuliah.

Kemudian, sejumlah mahasiswa yang berlibur ke Kepulauan Romang untuk merayakan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 belum bisa kembali ke Ambon karena kesulitan biaya.

Bayangkan, bila hendak kembali k Ambon, maka harus ke Tiakur, Ibu Kota Kabupaten MBD selanjutnya ke Kupang, NTT-Surabaya, Jatim sehingga membutuhkan biaya mahal.

"Jadi, kami mendesak PT Pelni sesegera mungkin mengoperasikan kapal lain untuk mengaktifkan pelayaran perintis ke maupun dari Kepulauan Romang," ujar Sujahtri.

DPC GMNI Ambon juga menilai program tol laut yang digagas Presiden, Joko Widodo dan Wapres, Jusuf Kalla, termasuk Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Wagub, Zeth Sahuburua gagal karena ternyata tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kepulaun Romang.

"Kami juga meminta DPRD Maluku segera membentuk Pansus untuk menangani permasalahan masyarakat Kepulauan Romang yang secara geografis berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste, tandas Sujahtri.

Plt Sekda Maluku, Lutfy Rumbia, menerima pernyataan sikap DPC GMNI Ambon dan menyatakan akan menyampaikannya kepada Gubernur, Said Assagaff.

Sedangkan Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Maluku, Jana Tanasale, mengakui KM.Sabuk Nusantara 48 doking di Bitung, Sulawesi Utara sejak Agustus 2018.

"Kementerian Perhubungan sebenarnya telah memutuskan KM. Sabuk Nusantara 71 menggantikan rute pelayaran perintis KM. Sabuk Nusantara 48, tetapi masih di galangan kapal di Semarang," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi C DPRD Maluku mendesak Kementerian Perhubungan(Kemenhub) merealisasikan pengoperasian lima dari 15 buah kapal yang dijanjikannya untuk mendukung pelayaran perintis di daerah ini.

"Lima kapal itu berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Laut Kemenhub ternyata baru dua yang siap dioperasikan yakni KM. Sabuk Nusantara 71 dan KM. Sabuk Nusantara 67," kata Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Jormias.

KM. Sabuk Nusantara 71 mash berada di Semarang dan dijadwalkan menggantikan KM. Sabuk Nusantara 48 yang telah berada di Bitung, Sulawesi Utara untuk doking.

"Kami mengharapkan Direktorat Lalu Lintas Laut Kemenhub berkoordinasi dengan PT Pelni agar sesegera mungkin mengoperasikan KM. Sabuk Nusantara 71 maupun KM. Sabuk Nusantara 67 yang menggantikan KM. Sabuk Nusantara 49," tegas Anos. (alex sariwating/ant)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!