Sekilas Info

Puluhan Rumah Warga di Lahan Kantor Kemenag Maluku Terancam Digusur

satumalukuID - Sedikitnya 20 unit rumah warga yang dibangun di atas lahan milik Kanwil Kemenag Provinsi Maluku terancam digusur.

Penggusuran puluhan rumah milik warga, setelah menunggu hasil amar putusan pengadilan terkait dengan eksekusi yang dilakukan pihak pengadilan berdasarkan sertifikat pakai yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 40 tahun 2006.

Sebagai langkah dasar atas pengembalian dan pengosongan lahan milik Kanwil Kemenag Maluku seluas 5.000 M2 yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang juga telah memiliki putusan Pengadilan Kelas I Ambon nomor 123/Pdt,G/2006/­­PN.AB tertanggal 03 Juli 2007,jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 36/PDT/2007/PT.MAL tertanggal 23 Agustus 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 634 K/PDT/2008 dilanjutkan kembali dengan putusan MA (peninjauan kembali) nomor 805 PK/PDT/2009 yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan keputusan tersebut untuk melakukan pengembalian batas tanah milik Kanwil Kemenag Maluku berdasarkan sertifikat nomor 40 tahun 2006, melalui BPN Ambon kembali melakukan pengukuran tanah seluas 5.000 M2 yang disaksikan langsung pihak pemerintah Desa Hative Kecil.

Terkait dengan hal tersebut Kabag TU Kanwil Kemenag Maluku Jamal Bugis SAg yang dikonfirmasi Senin (1­1/2) mengakui kalau ada pengukuran ulang tapal batas yang dilakukan pihak BPN Ambon terhadap luas tanah milik Kanwil Kemenag Maluku.

"Kalau untuk status tanah yang kita sudah duduki Kanwil Kemenag Maluku dan masih ada sisa lahan yang ada di belakang dan sudah ditempati kurang lebih 20 rumah, secara hukum milik pihak Kemenag Maluku atas dasar keputusan MA yang memiliki kekuatan hukum tetap," terang Bugis.

Oleh sebab itu untuk bisa mengambil lahan tersebut, maka dilakukan pengukuran kembali oleh pihak BPN Ambon, sebab saat dikeluarkan keputusan MA, pihak MA mengira bahwa di atas lahan kosong milik Kemenag Maluku tidak ada bangunan atau pemukiman warga, sehingga dalam surat yang dikeluarkan tidak disebut adanya eksekusi.

Alhasilnya untuk bisa dilakukan eksekusi rumah warga tersebut, telah dilakukan koordinasi antara Kemenag Maluku dengan Pengadilan, maka disarankan untuk melakukan proses hukum terhadap puluhan rumah yang menempati lahan milik Kanwil Kemenag Maluku yang diawali dengan melakukan pengukuran ulang tapal batas sesuai Sertifikat nomor 40 tahun 2006 yang dikeluarkan BPN.

"Jadi kita sekarang proses ini, bukan untuk memperjelas status tanah yang sudah jelas milik Kemenag Maluku, tapi yang dilakukan untuk bangunan yang sudah menyerobot masuk di lahan kami, namun sebelumnya ada langkah pendekatan persuasif dengan cara mengundang warga yang bangunannya terancam tergusur. jelasnya.

Oleh sebab itu, dalam waktu beberapa bulan ke depan sebelum dilakukan penggusuran, pihak Kemenag akan mengundang warga dan jika ada kesedaran warga kalau lahan tersebut bukan milik warga akan dilakukan dengan cara damai untuk bisa melakukan penggusuran sendiri.

Namun jika sebaliknya jika mereka keberatan, maka jalan yang diambil melalui proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau memang sudah ada keputusan dari PN terhadap putusan eksekusi, dalam waktu dekat akan dilakukan pengosongan lahan tersebut," tegasnya.

Hal tersebut mengingat lahan tersebut akan dibangun Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sirimau yang rencananya akan dibangun dalam tahun ini dengan menggunakan anggaran dari SBN. (SM-10).

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!