Sekilas Info

Pejabat Kementerian PUPR Tinjau Pembangunan Bendungan Way Apu Buru

foto ilustrasi

satumalukuID - Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi, Selasa, meninjau lokasi pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Kepala Dinas PUPR Maluku, Ismael Usemahu, dihubungi dari Ambon, Selasa, menyebutkan dirinya mendampingi Dirjen SDA meninjau lokasi pembangunan bendungan yang diprakirakan membutuhkan dana Rp2,1 triliun.

"Benar, Dirjen SDA berangkat dri Bandara Internasional Pattimura Ambon menuju Namlea, ibukota Kabupaten Buru pada Selasa pagi, selanjutnya menuju lokasi pembangunan Bendungan Way Apu dengan jarak sekitar 50 km," ujarnya.

Ismael mengemukakan peninjauan Dirjen SDA ini menindaklanjuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang telah menyetujui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan Bendungan Way Apu di kabupaten Buru.

Mega proyek yang masuk program strategis nasional itu dibagi dalam dua paket yakni paket I pembuatan jalan akses menuju bendungan serta bangunan pelengkap bendungan dengan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, sedangkan paket II untuk pembangunan bendungan dengan anggaran Rp1 triliun.

Jika pembangunannya rampung maka akan berdampak besar baik terhadap masyarakat, khususnya para petani yang mengembangkan sawah di Pulau Buru.

Selain itu, Bendungan Way Apu juga akan berfungsi sebagai (kontrol mengapung ('float control') untuk mencegah meluapnya air dan menggenangi dataran Way Apu saat musim hujan.

"Saat musim hujan setiap tahun, dataran Way Apu yang dibagi empat kecamatan akan tergenang air, baik pemukiman maupun areal sawahnya, sehingga keberadaan bendungan ini dapat menjadi sarana kontrol suplai air," kata Ismael.

Bendungan tersebut juga akan berfungsi sebagai penyedia air baku untuk masyarakat di dataran Way Apu karena mampu menyediakan air baku dengan volume 250 liter per detik, di samping menghasilkan energi listrik sebesar enam Mega Watt (MW).

Sedangkan, Kadis Kehutanan Maluku Sadli Ie membenarkan Menteri LHK telah menyetujui IPPKH untuk lokasi pembangunan Bendungan Way Apu.

"Berdasarkan IPPKH tersebut maka Balai Wilayah Sungai Maluku bisa beraktivitas untuk memproses Bendungan Way Apu yang merupakan salah satu dari 11 program strategis nasional telah diputuskan pemerintah pusat," ujarnya.

Tim dari KLHK saat studi kelayakan terkait luas lahan, penutupan vegetasi lahan dan lainnya secara teknis pada beberapa waktu lalu yang merupakan dasar pertimbangan bagi Menteri Siti menerbitkan rekomendasi.

Lahan Bendungan Way Apu itu sebagian besar masuk kawasan hutan lindung sehingga harus mendapatkan rekomendasi Menteri LHK untuk pinjam pakai.

Dia mengemukakan kawasan hutan lindung di lokasi pembangunan Bendungan Way Apu seluas 422 hektare dari lahan dibutuhkan untuk merealisasikan program strategis nasional Kementerian PUPR seluas 580 hektare.

"Saya intensif berkoordinasi dengan KLHK untuk mendorong rekomendasi izin pinjam pakai lahan diterbitkan karena realisasi pembangunannya dijadwalkan rampung 2022," kata Sadli. (Alex Sariwating/ant)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!