Sekilas Info

10 Oknum PNS Korupsi Pemprov Maluku Belum Dipecat, Terhambat Putusan Inkracht dari PN Ambon

satumalukuID - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setda Maluku hingga saat ini belum melakukan eksekusi pemecatan terhadap 10 oknum PNS Pemprov Maluku yang terbukti melakukan korupsi.

Keterlambatan eksekusi disebabkan karena Pengadilan Negeri (PN) Ambon belum memberikan salinan amar putusan  hukum tetap (inkracht) yang diminta  BKD.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setda Maluku Donny Saimima, Rabu, mengatakan masih menunggu salinan amar keputusan 10 oknum ASN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu, menyusul permintaan yang disampaikan pada 3 Januari 2019.

"Saya bahkan telah meminta staf agar mengecek ke PN Ambon pada 14 Januari 2019, agar bisa menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana," ujarnya pula.

Dia berharap, PN Ambon segera menyerahkan amar putusan 10 oknum PNS tersebut agar bisa memproses pemecatan.

"Kami menunggu PN Ambon menyerahkan salinan amar putusan, agar bisa melaksanakan SKB sesuai perintah pemerintah pusat," ujar Donny.

Dia mengemukakan, SKB tiga menteri itu telah dipertegas dengan rapat di Jakarta pada 27 Desember 2018 yang disertai sanksi bila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak menindaklanjutinya.

Gubernur Maluku Said Assagaff sebagai PPK di jajaran pemprov setempat telah mengarahkan agar segera menindaklanjuti SKB tiga menteri tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bahkan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah telah menindaklanjuti SKB tiga menteri maupun pertemuan di Jakarta pada 27 Desember 2018 dengan menyurati para bupati maupun wali kota yang juga menjadi PPK di masing-masing kabupaten/kota untuk melaksanakannya.

"Jadi sekiranya PN Ambon menyampaikan salinan amar keputusan dari 10 oknum ASN di jajaran Pemprov Maluku tersebut, perlu berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Maluku untuk mengkajinya sesuai ketentuan hukum, kepegawaian dan lainnya, selanjutnya menyampaikan telaah kepada Gubernur sebagai PPK," ujarnya lagi.

Donny mengakui, sempat menangguhkan proses pemecatan 10 oknum ASN di lingkup Pemprov Maluku karena adanya judicial review terhadap UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari sejumlah oknum ASN di berbagai daerah.

"Pemprov Maluku telah menyiapkan nama-nama oknum ASN terlibat korupsi yang keputusannya sudah inkrah. Hanya saja, belum bisa menerangkan siapa saja oknum ASN terlibat korupsi dan dari organisasi perangkat daerah mana akan dipecat karena nantinya diserahkan langsung kepada yang bersangkutan," ujar Donny pula. (daniel leonard/ant)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!