Sekilas Info

KPPU Memulai Penelitian Terkait Dugaan Adanya Kartel Harga Tiket Pesawat

satumalukuID - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPUU) memulai penelitian terkait dugaan adanya kartel terhadap harga tiket pesawat dan kenaikan harga jasa kargo udara.

Kami sudah mulai penelitian tentang kemungkinan adanya kartel. Yang harus harus kita pahami bersama, tahap penelitian itu bukan berarti bersalah, kata Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih di Jakarta, Senin.

Guntur menyampaikan, penelitian tersebut merupakan inisiatif KPUU berdasarkan indikasi informasi yang beredar di masyarakat terhadap dugaan kartel harga tiket pesawat.

Dalam tahap penelitian, KPPU akan memanggil pihak terkait, dalam hal ini pelaku usaha dan pemerintah, untuk meminta keterangan terkait dugaan tersebut. Maskapai dan pihak Kementerian Perhubungan sudah kami panggil, tambah Guntur.

Selanjutnya, KPPU akan menggunakan data sekunder untuk memverifikasi berbagai informasi. Poinnya adalah untuk memberikan kejelasan ini masuk (kartel) atau tidak. Saat ini masih dilakukan penelitian oleh tim KPPU. Biarkan dulu mereka bekerja, ungkap Guntur.

Adapun penelitian terhadap dugaan kartel harga tiket sudah dilakukan beberapa hari lalu. Sementara, dugaan kartel harga kargo baru diteliti hari ini. KPPU tidak dapat memastikan berapa lama penelitian dilakukan, karena sangat terkait dengan progres yang terjadi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi  juga telah mempersilakan KPPU untuk memeriksa dugaan kartel soal kenaikan tiket pesawat yang serentak.

"Saya pikir silakan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi, silakan lihat," katanya. Namun, ia meyakini tidak ada dugaan kartel terkait kenaikan tiket pesawat."Kalau menurut saya tidak," katanya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti mengatakan memang sejak 2016 peraturan terkait tarif batas penerbangan belum direvisi, yakni Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri.

Padahal, menurut dia, berdasarkan undang-undang yang berlaku, PM bisa direvisi apabila ada kondisi yang menyebabkan iklim usaha tidak sehat, dalam hal ini bergejolaknya nilai tukar rupiah dan harga avtur. Kemenhub telah menyerahkan usulan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Inaca) untuk menaikkan tarif batas bawah sebesar lima persen, yakni menjadi 35 persen dari 30 persen dari tarif batas batas kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, namun usulan itu masih tertahan. (Sella Panduarsa Gareta Trisna Rahayu/ant)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!