Sekilas Info

Dirut PT BPS Jadi Tersangka Kasus Pencemaran di Gunung Botak, Bos PT PIP Juga Diperiksa Polisi

foto kompas.com

satumalukuID - Direktur Utama PT Buana Pratama Sejahtera, Mintaria Loesiahari, Selasa (15/1/2019), menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka.

Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB di Mabes Polri. Dia diperiksa tim Subdit 5 Bareskrim Polri.

Sebelumnya Mintaria ditetapkan sebagai tersangka pekan kemarin. Penetapan tersangka terkait penambangan emas di kawasan tambang Gunung Botak (GB), Kabupaten Buru.

Sampai kini baru satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal Bareskrim melakukan penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan yang beroperasi di Pulau Buru.

“Hari Selasa 15 Januari 2019, pemeriksaan dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan saya yang mendampinginya,” ungkap Kuasa Hukum tersangka, Fahri Bachmid SH MH, kemarin. Penetapan tersangka sesuai surat perintah penyidikan No.Pol. Sprin. Sidik/416/XI/2018/­­Tipidter, tanggal 15 November 2018.

Menurutnya, pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah pasal 158 dan/atau pasal 159 dan/atau pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Kami sebagai tim pengacara sangat siap untuk mengawal dan mendampingi proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di Bareskrim Polri.

Klien kami sangat kooperatif dengan penyidik. Kami memastikan bahwa proses hukum yang sedang berjalan ini akan berlangsung proporsional,” ujar Fahri. Pihaknya, mengapresiasi kerja penyidik Tipidter Bareskrim Mabes Polri yang selama ini sangat profesional dan kredibel.

“Kami pastikan bahwa proses hukum yang berlangsung saat ini harus clear dan tuntas secara hukum agar ada kepastian hukum,” ujarnya.

BPS dalam operasi di Buru, dinilai telah menyalahi ijin yang diberikan. Ijin yang semestinya melakukan penataan dan rehabilitasi sungai Anahoni, kawasan Gunung Botak dari limbah kimia berbahaya, justru dipakai melakukan aktivitas pertambangan emas.

Aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan dalam mengolah emas menggunakan bahan-bahan berbahaya. Salah satunya adalah sianida.

Selain BPS, terdapat dua perusahaan lainnya yakni, PT. Prima Indo Persada (PIP), dan Sinergi Sahabat Setia (SSS). Kedua perusahaan ini masih dalam penyelidikan atas aktivitas penambangan ilegal di Buru.

PEMILIK PT PIP DIPERIKSA

Sebelumnya, H. Sirait yang dikenal sebagai bos Hotel Amboina juga diperiksa terkait tindak pidana lingkungan hidup di tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru..

Ia diperiksa tim penyidik yang diketuai oleh Kasubdit II Direktorat V Tipidter Bareskrim Polri, Kombes Sulistyono pukul 09.00 hingga pukul 12.00 WIT, di ruang Indag Ditreskrimsus Polda Maluku.

Selain Sirait, tiga staf PT PIP bernama Johnson Sihaloho, Supangat dan Besli Sihite juga diperiksa. Mereka diperiksa bersamaan sejak pukul 10.00 hingga pukul 20.00 WIT.

Perusahaan milik Sirait itu diduga menggunakan bahan kimia berbahaya merkuri dan sianida untuk mengolah emas, sehingga mengakibatkan lingkungan tercemar.

Kasubdit II Direktorat V Tipidter Bareskrim Polres, Kombes Sulistyono mengatakan, selain PT PIP, PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS), PT Sinergi Sahabat Setia (SSS), juga diusut dalam tindak pidana lingkungan hidup.

“Nah, waktu itu kami lakukan penyelidikan dan membawa sampel-sampel yang kami duga adalah limbah B3 ke Jakarta. Selanjutnya kami periksa saksi-saksi dalam berita acara interogasi. Kemudian kami gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup sudah ada, sehingga kami tingkatkan menjadi penyidikan,” jelas Sulistyono.

Sulistyono mengatakan, penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di Gunung Botak terus berjalan. Beberapa saksi yang dipanggil belum hadir. Salah satunya, Kadis Lingkungan Hidup Maluku, Vera Tomasoa.

“Kami turun ke sini atas perintah direktur untuk lingkungan hidupnya PT PIP. Kan sudah melakukan police line terhadap kolam-kolam yang diduga mengandung B3, itu kan banyak,” jelasnya.

Dalam kasus ini, kata Sulistyono, perusahaan yang terlibat akan dikenakan pasal 102, 103, 104 jo 116 UU Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup.

“Ini kan pasal yang corporate, bisa juga jadi terhadap direktur utamanya atau lainnya,” ujarnya. (MG-01/SM-05)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!