Sekilas Info

Proses Hukum Dugaan SPPD Fiktif Pemkot Ambon Terkendala Hasil Audit BPKP

satumalukuID -  Tindaklanjut proses hukum kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkup Pemerintah Kota Ambon hingga kini masih belum tuntas lantaran terkendala hasil audit dari BPKP. Hal ini disampaikan Kapolres Ambon AKBP Hady Sutrisno kepada Suara Maluku di Ambon, Rabu (10/1/2019).

Kapolres berjanji jika hasil audit BPKP sudah diterima maka
kasus ini akan segera diserahkan ke Kejari guna ditindaklanjuti sesuai hukum
yang berlaku. "Kita masih tunggu hasil audit BPKP. Jika sudah maka kita
akan serahkan ke jaksa," jawab Kapolres singkat.

Dia mengakui, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan
BPKP terkait audit kasus tersebut yang hingga kini belum lagi membuahkan hasil.
“Kalau sudah kita kantongi hasil auditnya, akan kita gelar ekspos penetapan
tersangka. Ini saya katakan satu kali, biar jangan diulang-ulang pertanyaanya
lagi,” tegasnya.

Meski hasil audit belum terbit, tapi Kapolres menegaskan
proses penyidikan terus berjalan. “Kita profesional. Kita hanya tunggu hasil
audit. Itu saja,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Ambon, Wahyudi Kareba
ketika dikonfirmasi mengatakan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
(SPDP) kasus dugaan SPPD fiktif di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan
Sekretariat Dewan DPRD Ambon telah diterima Kejaksaan Negeri. SPDP yang
diterima masih bersifat umum. Artinya, belum ada tersangka di kasus itu

Menurutnya, SPDP yang diserahkan penyidik Satreskrim Polres
Ambon hanya bersifat umum. Siapa tersangkanya di kasus itu belum disampaikan.  “Belum ada tersangka. SPDP nya umum dan kami
masih terus menunggu berkas untuk diteliti,” jelas dia.

Untuk diketahui, penyidik unit Tipidter Satreskrim Polres
Ambon mengakui kasus yang diduga menghanguskan uang negara tahun 2011 lalu
hingga Rp 6 miliar ini tinggal menunggu hasil audit dari BPK RI.

Hasil audit itu, menjadi penentu siapa tersangka kasus
dugaan korupsi SPPD fiktif di Pemkot Ambon tersebut. Penyidik unit Tindak
Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Ambon, masih terus menunggu hasil
audit kerugian negara dalam kasus ini.

Belum diterimanya hasil audit BPKP, menyebabkan pengusutan
kasus korupsi yang diduga melibatkan beberapa pejabat penting di Pemkot Ambon
menjadi terhambat. Sebagaimana pernah diberitakan, dalam kasus tersebut pejabat
penting yang sudah diperiksa sebagai saksi maupun dimintai keterangan adalah
Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Sekot Ambon G. Latuheru, istri Walikota,
pejabat di Sekretariat Dewan DPRD Ambon dan sejumlah pejabat lainnya. (MG-01)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!