Sekilas Info

Jokowi Komit, Triliunan Dana Dikucur untuk Maluku, Menkeu: Semoga Optimal dan Bersih dari Korupsi

Pengguntingan Pita dalam rangka Peresmian Revitalisasi Kawasan Pantai Wainitu Ambon oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani didampingi oleh Menteri PUPR, Gubernur Maluku, dan Wakil Walikota Ambon.

satumalukuID – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk
terus membangun Indonesia terutama dari pinggiran dan seluruh pelosok wilayah
yang selama ini tertinggal adalah sangat tinggi.

“Tidak hanya dibuktikan dengan kehadiran Presiden, namun juga
untuk meyakinkan bahwa seluruh progres atau kemajuan pembangunan betul-betul
bisa dicapai,” ungkap Menkeu saat meresmikan
penataan kawasan dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri serta proyek revitalisasi
pantai Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Rabu (9/1/2019).

Khusus untuk Maluku, dia menjelaskan, pemerintah pusat memahami bahwa
Provinsi Maluku dari sisi dana alokasi khusus (DAU), yang merupakan transfer
dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, mulai mendapatkan
kenaikan di tahun 2018 dan 2019. Adapun jumlah DAU yang ditransfer mencapai
Rp1,699 triliun.

“Juga adanya DAK fisik yang meningkat dari yang tadinya Rp70
miliar 2014 sekarang mencapai Rp234 miliar di tahun 2019 dan DAK non fisik
meningkat dari Rp231 miliar menjadi Rp649,9 miliar di tahun 2019,” timpal Menkeu.

Pemerintah juga masih memberikan bantuan dalam bentuk dana bagi
hasil. Selain itu, di masing-masing kota dan kabupaten di provinsi ini karena
jumlah desa yang tertinggal cukup banyak juga mendapatkan transfer dana desa.

"Saya tentu berharap bahwa seluruh anggaran yang tadi
disampaikan tetap bisa digunakan secara optimal juga tentu dikelola secara
bersih dan bebas dari korupsi," tegasnya.

Menkeu menambahkan, untuk proyek-proyek di Maluku, sebagian besar
didanai melalui surat berharga syariah negara sejak tahun 2015. Provinsi Maluku
termasuk daerah yang mendapatkan proyek yang didanai menggunakan dana surat
berharga syariah negara secara cukup signifikan.

Dari tahun 2015 yang hanya Rp54 miliar untuk pembangunan jembatan
Waelata Besar kemudian tahun 2016 meningkat sangat tinggi menjadi Rp481 miliar.
Jadi hampir sembilan kali lipat untuk rekonstruksi jalan di Maluku dan
pembangunan dermaga TNI AL Tawiri yang dimulai secara multi year Rp20 miliar
tahun 2016 dan selesai tahun ini.

Tahun 2017 Provinsi Maluku kembali mendapat proyek yang didanai
melalui SBSN sebesar Rp386,3 miliar dan tahun 2016 menurun sedikit menjadi
Rp226 miliar, sedangkan 2019 akan meningkat lagi menjadi Rp346,6 miliar.

Keseluruhan dana untuk pembangunan sebagian jalan raya,
pembangunan infrastruktur pengelolaan sumberdaya air, dan pembangunan
kampus-kampus Unpati, IAIN Ambon, dan asrama haji.

"Tadi gubernur menyampaikan pentingnya politik pembangunan
dan politik anggaran yang bisa menangkap perbedaan yang sangat kaya di republik
Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Ada dimensi kontinental yang disampaikan tetapi juga ada dimensi kepulauan
dan Menkeu sudah sangat sering mendengar aspirasi tentang provinsi kepulauan
untuk bisa direfleksikan dalam politik pembangunan dan politik anggaran.

"Kita sudah mengakomodasikan melalui berbagai macam intrumen
untuk bisa menangkan kebutuhan yang berbeda-beda dari seluruh wilayah Indonesia
sebagai negara kesatuan yang dari ujung timur hingga ujung barat, utara, maupun
selatan," tandas Sri Mulyani.

Semuanya membutuhkan sentuhan maupun perhatian yang penting di
dalam membangun secara bersama dan berkeadilan.

Salah satu instrumen yang diharapkan gubernur dari sisi politik
anggaran adalah melalui dana transfer daerah yang dalam hal ini akan terlihat
dari sisi formula tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk namun juga
berdasarkan luas wilayah yang tidak hanya darat tetapi juga laut.

"Kami akan memperhatikan apa yang disampaikan gubernur, dan
berbagai infrastruktur jalan serta air sudah dibangun dan akses terhadap
listrik sudah maka konektifitas dan aksesibilitas semakin baik," katanya.
(mg-10/daniel leonard/ant)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!