Sekilas Info

Sertifikat Prona Dipertanyakan Warga, DPRD Akan Panggil BPN Ambon

satumalukuID - Komisi I DPRD kota Ambon akan kembali memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Ambon. Panggilan ini, terkait puluhan sertifikat Proyek Nasional Agraria (Prona) milik masyarakat desa Waiheru, kecamatan Baguala, yang masih ditahan oleh pihak BPN.

Prona merupakan program pemerintah pusat lewat Presiden Joko Widodo. Yakni sebagai pelayanan pendaftaran tanah yang sederhana, mudah dan cepat untuk penerbitan sertifikat atau tanda bukti hak atas tanah.

Sertifikat Prona milik warga Waiheru, ini diketahui sudah dikeluarkan sejak tahun 2013 lalu.

Namun hingga saat ini, pihak BPN belum mau menyerahkan puluhan sertifikat Prona itu kepada warga. Dengan alasan, ada persoalan sengketa terhadap sejumlah tanah tersebut.

Anehnya, masyarakat yang ingin mengambil sertifikat Prona tersebut harus membayar ratusan ribu rupiah ke pihak BPN.

Warga pun keberatan, dan baru melaporkan persoalan ini kepada Komisi I DPRD kota Ambon.

“Persoalan ini baru dilaporkan ke kita. Dari tahun 2013 sampai saat ini, sertifikat prona milik mereka belum juga diserahkan oleh BPN. Dengan alasan, ada persoalan sengketa tanah. Makanya kita akan memanggil pihak BPN selaku mitra untuk mempertanyakan persoalan ini,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Ambon, Rovik Akbar Afifudin kepada wartawan di Balai Rakyat DPRD Ambon, belum lama ini.

Menurutnya, berdasarkan laporan warga, ada sekitar 70 sertifikat prona milik warga Waiheru yang belum diserahkan. Bahkan bagi warga Waiheru yang mau mengambil sertifikat prona itu, harus membayar ratusan ribu kepada BPN.

“Kalau sertifikat sudah ada harus diberikan, tidak bisa menunggu. Nanti ketika sengketa selesai, maka yang menang sengketa, baru mengurus lagi kelanjutannya. Tapi kata warga, harus membayar ratusan ribu dulu jika mau ambil sertifikat prona. Ini yang akan kita tanyakan ke BPN saat pertemuan nanti,” tuturnya.

Politisi PPP ini mengaku, pemanggilan terhadap BPN sudah dijadwalkan kemarin. Sayangnya ada beberapa pihak yang tidak menghadiri undangan, sehingga agenda kembali ditunda hingga seluruh DPRD kota Ambon kembali dari kegiatan Bimtek di Jakarta, Senin pekan depan.

Dan bukan saja persoalan sertifikat prona warga Waiheru, tetapi ada persoalan pengukurna lahan oleh BPN yang tidak melibatkan pihak RT/RW, yang kemudian menimbulkan persoalan di masyarakat.

“Kita akan tetap memanggil BPN untuk mempertanyakan sertifikat prona warga Waiheru ini. Karena kata warga, harus membayar ratusan ribu rupiah untuk mengambil sertifikat. Ini yang akan kita tanyakan ke BPN, apakah betul atau tidak,” tutur Rovik. (SM-10).

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!