Sekilas Info

Kejati Maluku Mulai Selidiki Pembelian Tanah PLN di Buru

Kantor wilayah PLN Maluku dan Maluku Utara

satumaluku.id - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mulai melakukan penyelidikan dugaan korupsi kasus pembelian lahan PLTG 10 MW di Buru.

Penyelidikan itu soal dugaan konspirasi pembelian lahan dengan harga empat kali lipat NJOP antara GM UIP PLN Maluku dengan pihak swasta berinisial FT.

Guna mengusut kasus tersebut, Jaksa Kejati akan periksa pihak PLN pada pekan depan.
"Kasusnya sudah naik penyelidikan pada pekan kemarin," ungkap Kasidik Kejaksaan Tinggi Maluku, Abdul Hakim kepada media di ruang kerjanya, Rabu kemarin.

Dikatakan, guna mengusut tuntas kasus tersebut, pihaknya sudah melakukan pemanggilan pihak GM PLN UIP Maluku, Didik Sumardi.  "Pekan depan pada 4 Desember 2018 kami akan periksa GM PLN sebagai saksi, guna dimintai keterangan terkait laporan tersebut," jelasnya.

Ditambahkan, perintah penyelidikan kasus pembelian lahan Rp6,4 miliar atas perintah pimpinan untuk mengusut dugaan korupsi kasus tersebut. Tim jaksa Kejati Maluku yang diketuai jaksa Gunawan untuk melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi terkait hal tersebut.

"Ada perintah dari pimpinan untuk menyelidiki terkait kebenaran kasus tersebut," ucapnya.

Sebelumnya kasus pembelian lahan PLTG Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru memasuki babak baru. FT sebagai penjual dan PLN selaku pembeli nantinya harus beri penjelasan di depan jaksa guna mempertanggungjawabkan dana tersebut.

Bagaimana tidak, lahan Erpak yang di jual FT kepada UIP PLN sebesar Rp6,4 miliar tahun 2016 empat kali lipat melampaui NJOP Kabupaten Buru.

Proyek PLTG 10 MW ini merupakan program nasional pemerintah pusat di tujuh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Buru. Namun, proses jual beli Ft dengan PLN diduga bermasalah, mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah, sehingga kasus ini mulai dilidik Kejaksaan Tinggi Maluku. (MG-01)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!