Sekilas Info

Periode 2017-November 2018; di Maluku ada 25 Kasus Seksual terhadap Perempuan dan 10 KDRT

satumaluku.id - Dalam rangka memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, LSM Gasira Maluku akan melaksanakan serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dari tanggal 25 November-10 Desember 2018.  Mengawali rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan peluncuran dan penyampaian CATAHU Gasira 2018 yang dilaksanakan Senin (26/11/2018) di Ruang rapat Lantai 7 kantor Gubernur Maluku.

Adapun Catatan Tahunan (CATAHU) kekerasan terhadap perempuan tahun 2018 diantaranya, untuk periode 2017-November 2018 berjumlah 36 kasus yabg terdiri dari 25 kasus seksual, kekerasan dalam pacaran 1 kasus dan KDRT 10 kasus.

Dengan jenis kasus, seksual terdiri dari 15 kasus perkotaan dan 10 kasus pelecehan seksual. Dan kekerasan seksual terdiri dari pemukulan, memperlakukan korban didepan umum secara verbal serta membanting barang korban.

Dari kasus kekerasan tersebut, memperlihatkan keragaman yang cukup menarik tentang pelaku, yakni pelaku adalah pacar, orang yang tidak dikenal, ayah kandung, ayah tiri, kakak tiri, suami dan lainnya.

Terkait hal itu, Gasira mendampingi korban dan keluarga dalam proses penanganan perkara. Namun kadang hambatan yang dialami ketika berhadapan dengan institusi pelaku yang adalah ASN dan aparat penegak hukum, seperti dalam pelaksanaan dalam hasil keputusan persidangan, kasus perceraian. Dimana institusi tidak memberi dukungan agar korban dan Anak mendapat hak atas gaji pelaku.

"CATAHU 2018 ini diambil dari Kota Ambon, Maluku Tengah (Ihamahu, Haria, Saparua, ulath, Sirisori islam, Negeri Oma, SBB (Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat)," tutur Direktur Gasira Maluku, Lies Marantika.

Terkait dengan itu pihaknya berharap pengalaman perempuan dan anak perempuan korban kekerasan mendorong keberanian untuk sama-sama berpihak pada upaya strategis agar pemenuhan hak korban atas kebenaran dan keadilan dapat tercapai

Mengenai kegiatan dimaksud, Lies Marantika mengaku, kampanye ini dilaksanakan dalam situasi meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Kota Ambon dan sekitarnya.

Meski demikian, pelaksanaan kampanye ini laksanakan dengan semangat untuk mendorong implementasi sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Maluku.

Mengingat Maluku adalah salah 1 dari 5 provinsi yang ditetapkan untuk implementasi sistem peradilan pidana terpadu yang sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Maluku yang dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Gubernur Maluku tahun 2017 lalu.

"Dalam semangat itu, kita bersama dengan korban kekerasan merayakan 16 hari anti kekerasan perempuan untuk mendorong bergerak bersama untuk pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan serta pemulihan tindakan kekerasan terhadap perempuan," tandas Marantika.

"Semangat bersama untuk mendorong keberanian kita , keperpihakan terhadap perempuan agar keadilan semakin dirasakan oleh korban yang kita dampingi dan kita mendorong pemerintah untuk sama-sama menyatakan keperpihakan kita bagi perempuan dan Anak perempun korban kekerasan," timpalnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Megi Samson juga menambahkan, bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran HAM.

"Oleh karena itu, telah ditetapkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dan itu tentu membutuhkan kerja bersama dan sinergi semua elemen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik aktivitis perempuan, pemerintah maupun masyarakat," tuturnya­. (MG-01)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!