Sekilas Info

Regulasi Baru Seleksi CPNS Terbit, Wagub: Passing Grade di Maluku Jadi 255

satumaluku.id- Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 61/2018 untuk mengatasi minimnya kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 dan untuk menjaga kualitas CPNS serta pengisian formasi.

Kebijakan tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi CPNS tahun 2018 tersebut telah ditandatangani oleh Menteri PANRB Syafruddin pada 19 November 2018 setelah melalui pembahasan yang panjang.

Regulasi ini juga diharapkan menjadi solusi terhadap keterbatasan jumlah kelulusan peserta SKD CPNS serta terjadinya disparitas hasil kelulusan antar wilayah yang berpotensi tidak terpenuhinya formasi yang telah ditetapkan.

Siaran Pers Kemenpan RB 22 November menjelaskan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menegaskan bahwa kebijakan dalam Peraturan Menteri PANRB 61/2018 ini tidak merubah atau membatalkan kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Dalam peraturan itu, metoda yang diterapkan untuk pengisian formasi yang masih kosong dengan kombinasi antara sistem ranking untuk memilih tiga terbaik di setiap formasi yang kosong, serta adanya nilai minimum kumulatif sebesar 255 yang harus dipenuhinya agar peserta tetap berkualitas.

Sistem perankingan dengan nilai kumulatif minimum ini hanya berlaku untuk mengisi formasi yang kosong. Oleh karena itu, peserta yang telah lolos passing grade awal dipastikan tidak dirugikan.

Kebijakan itu tak lepas dari kenyataan bahwa banyak peserta SKD yang nilai kumulatifnya cukup tinggi, meskipun ada salah satu kelompok soal yang tidak memenuhi ambang batas kelulusan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018.

Apabila terdapat peserta yang nilai kumulatif SKD-nya sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan kebangsaan (TWK). “Tetapi kalau yang nilainya sama lebih dari tiga kali alokasi formasi, maka semua akan diikutsertakan mengikuti SKB,” ungkap Setiawan.

Untuk kelompok pelamar umum, nilai kumulatif SKD minimal yang diperkenankan mengikuti SKB adalah 255. Ketentuan ini termasuk di dalamnya untuk jabatan dokter spesialis, instruktur penerbang, petugas ukur, rescuer, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pelatih/pawang hewan, penjaga tahanan, serta formasi untuk lulusan terbaik (cumlaude). Sedangkan untuk formasi penyandang disabilitas, putra/putri Papua/Papua Barat, tenaga guru, tenaga medis/paramedis dari eks tenaga honorer K-II, nilai kumulatif SKD paling rendah 220.

Peraturan Menteri PANRB tersebut juga mengatur tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi setelah dilakukan integrasi nilai SKD dan SKB. Seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 36/2018, SKD memiliki bobot 40 persen, sedangkan bobot SKB 60 persen.

 Passing Grade di Maluku 255

Wakil Gubernur Maluku, Senin (26/11/2018) di Ambon juga menegaskan setelah pihaknya audensi dengan pimpinan DPR RI beberapa hari lalu dan ketemu Menpan RB, maka disetujui Passing Grade yang tadinya 298 sudah diturunkan menjadi 255.

Pemprov berharap mudah-mudahan setelah diturunkan maka angka kelulusan seleksi bisa tercapai, tetapi Wagub menyatakan tidak selamanya seperti begitu karena perlu ditingkatkan kualitas sumberdaya manusia

Bila kondisinya terus seperti ini kapan lagi kualitas SDM anak-anak Maluku lebih baik. "Maka atas dasar itu anak-anak kita baik yang akan mendaftar strata 1 atau pun S2 dan sebagainya harus punya kualitas," ujarnya.

Hanya untuk daerah Papua saja yang passing gradenya adalah 220 yang tertera dalam peraturan Menpan RB nomor 61/2018 hususnya untuk Papua diturunkan, kalau daerah yang lain adalah 298," ujarnya.

"Jadi anak-anak kita harus dipaksakan meningkatkan kualitas SDM dan pemprov berniat mengundang pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta membahas kesiapan anak-anak agar kalau ada penerimaan pegawai baru bisa teratasi," jelasnya. (nas-01)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!