Sekilas Info

Cetak Sejarah, APBD Kota Ambon 2019 Sudah Disahkan di Bulan November 2018

satumalukuID- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, mencatat sejarah baru terkait pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Untuk APBD 2019, penetapannya diselesaikan lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya penetapan Perda APBD ditetapkan bulan Desember, maka tahun ini, Perda itu sudah ditetapkan pada minggu ke-3 bulan November.

‘’Ini memang sebuah prestasi dan sejarah baru bagi kami di Ambon. Perda APBD kita ditetapkan lebih awal dari biasanya. Bahkan lebih cepat dari provinsi serta kabupaten/kota lain di Maluku,’’ kata Walikota Ambon, Richard Louhenapessy usai penetapan Perda APBD 2019 di gedung DPRD Kota Ambon, Kamis (22/11/18).

Adapun postur APBD Kota Ambon tahun 2019 yakni pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.257.460.547.398 atau naik Rp67.749.884.402 dari APBD 2018 yakni sebesar Rp1.189.710.702.996.

Pendapatan daerah tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 240.930.051.627, dana perimbangan Rp898.231.558.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp118.298.937.771.

Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.298.635.547.398. Angka ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp37.744.325.971 dari anggaran 2018 yang sebesar Rp1.260.891.221.427.

Dari postur anggaran ini, maka APBD 2019 mengalami defisit sebesar Rp41.175.000.000. Namun defisit itu akan tertutupi oleh pembiayaan daerah netto sebesar Rp41.175.000.000 yang didapat dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp43.640.000.000 dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.465.000.000. 

Pada APBD 2019 ini pula, anggaran untuk kepentingan masyarakat, dialokasikan lebih besar dari belanja pegawai. “Ini juga sebuah sejarah baru dalam urusan keuangan Pemkot Ambon selama ini,” kata Walikota. 

Dengan persetujuan lebih cepat dan alokasi ke belanja langsung ke masyarakat yang lebih besar, menunjukan bahwa pemerintah dan DPRD sangat konsen dalam memperjuangkan kepentingan warganya.

“APBD yang disahkan lebih awal, maka otomatis perencanaan program di 2019 bisa dilaksanakan sesuai target waktu yang ada dan sesuai dengan waktu tahun berjalan. Jadi mulai Januari sudah aka nada kegiatan yang dibiayai APBD murni,’’ jelasnya. (*)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!