Sekilas Info

Kadis Indag Ambon Bakal Ditanya Soal Pasar di Lahan RTH Talake

satumaluku.id-– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, akan melakukan pembahasan rapat kerja anggaran (RKA), Jumat (16/11/2018). Lewat kesempatan itu juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon akan ditanya soal pembangunan pasar di lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berlokasi di kawasan Talake.

“Jumat 16 November 2018, Komisi II bakal berada pada pembahasan RKA, yang mana ada keterlibatan pihak pihak Dinas terkait di Pemkot Ambon. Dalam pembahasan RKA nanti, kita akan meminta penjelelasan oleh Kepala Dinas Disperindag Kota Ambon, untuk mempresentasikan alasan dibangunya pasar di kawasan RTH, karena sesuai aturan pasar tidak boleh dibangun di kawasan RTH,” akui anggota Komisi II Ona Far Far pada wartawan di depan Baileo Rakyat Belakang Soya Ambon, Rabu (14/11).

Pasalnya, jika pasar dibangun di kawasan RTH, otomatis kawasan RTH bakal terganggu. Jadi nantinya kita akan meminta kepada Pemkot dalam hal ini Disperindag Kota Ambon untuk melakukan pengkajian ulang pasar yang telah dibangun di kawasan RTH ini.
Dikarenakan, untuk pembangunan pasar di kawasan RTH ini juga, DPRD belum mengetahui soal pembangunan pasar tradisonal ini.

“Kemarin itu, dalam pembahasan anggaran, kami sudah sentil kepada tIm anggaran dari Pemkot Ambon, bahwa mengapa sampai pasar harus dibangun di kawasan RTH, Padahal tidak boleh. Namun kalau pasar sudah dibangun di sekitar kawasan itu, otomatis sangat mengganggu terhadap kawasan RTH,” ujarnya.

Kata Ona, memang sampai saat ini, Komisi II DPRD belum melakukan kunjungan di lapangan di lokasi pasar tersebut, karena Komisi juga baru mengetahui kalau ada pasar yang dibangun Pemkot di kawasan RTH.

“Komisi II nantinya akan turun langsung ke lapangan atau lokasi pasar tradisonal ini, karena tidak boleh bangun pasar di RTH. Sebab jika sudah ada pasar otomatis terganggu. Bahkan juga, jika pasar telah berfungsi, maka otomatis semua sampah dari pasar, misalnya limba ikan dan lain lainya akan mengganggu RTH,” tutur Ona.

Dirinya mempertanyakan, soal pembangunan pasar ini, dilihat dari sisi mana sehingga Amdal dapat diberikan oleh Pemkot Ambon. Padahal harusnya pihak dampak lingkungan mesti turun melakukan survei di lapangan, dan membuat analisa bahwa pasar bisa dijadikan di kawasan RTH atau tidak.

“Intinya, pembangunan pasar ini, sama sekali tidak ada koordinasi antara Pemkot dengan DPRD, karena mungkin pembangunan pasar ini menggunakan dana DAK, sehingga kami belum mengetahui tentang pembangunan pasar ini,” terangnya.

Saat disinggung wartawan, apakah pembangunan pasar di kawasan RTH ini merupakan kebijakan Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Walikota Ambon, Ia mengatakan, tidak tahu, ini kebijakan Walikota atau tidak, tetapi otomatis perencanaannya juga kan datang dari Pemkot dalam hal ini Disperindag, yang otomatis mereka melaksanakan atau membangun pasar ini, pasti sudah berkoordinasi dengan yang lebih tinggi dari mereka.

“Saya belum mengetahui, soal pembangunan pasar ini atas kebijakan atau persetujuan siapa,” pungkasnya.

Ditambahkan, membangun atau mendirikan satu bangunan harus ada izin membangun atau IMB. Aturan ini yang dikeluarkan Pemkot Ambon dan harusnya Pemkot mentaati aturan ini.
“Jadi, kalau tidak ada IMB, itu berarti sudah tabrak aturan karena satu bangunan dibangun harus ada IMB,” tutup Ona. (SM-10)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!