Sekilas Info

Kawasan RTH Dibangun Pasar, Disperindag dan PUPR Ambon Disoroti

satumaluku.id- Proyek kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sebelumnya milik Dinas PUPR Kota Ambon dengan alokasi anggaran kurang lebih Rp 1,9 miliar di kawasan Talake, kini telah dibangun pasar tradisional lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon.  Akibatnya lewat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon akan melakukan pemanggilan terhadap kedua dinas tersebut.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya Ambon, Senin (12/11/2018), mengatakan, pihak Pemkot harus lihat kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemda. Sehingga tidak boleh memberikan izin sembarang.

"Jadi RTH adalah Ruang Terbuka Hijau, sehingga jika Pemkot membangun pasar di kawasan itu berarti Pemkot telah salah," akuinya.

Parahnya lagi, menurut Mailoa, pasar yang telah dibangun Pemkot di kawasan RTH itu juga tidak mempunyai IMB.

"Pemkot jangan hanya selalu tegas kepada masyarakat saja, tetapi soal penataan ruang, Pemkot tidak mengikuti aturan atau Perda yang telah ditetapkan atau disepakati secara bersama," ujarnya.

Seharusnya, kata Mailoa, Pemkot harus jeli, dan bisa membandingkan mana kawasan- kawasan yang diperuntuhkan untuk kebutuhan masyarakat dan mana kawasan yang dibutuhkan untuk kepentingan umum.

"Pemkot sudah tahu bahwa itu merupakan kawasan RTH tapi mengapa dibangun pasar lagi," tanya Gerald.

Menyikapi hal tersebut, lanjutnya, Komisi III bakal panggil Dinas terkait di Pemkot, seperti Disperindag Kota Ambon dan PUPR, karena PUPR yang mengeluarkan perizinan untuk dilakukanya pembangunan pasar tersebut.

"Saya sudah cek langsung dengan PUPR bagian perizinan bahwa yang bersangkutan belum mengeluarkan surat perizinan pembangunan pasar di kawasan RTH," tambahnya.

Ia membeberkan, lokasi pasar yang sementara dibangun Pemkot Ambon dengan anggaran yang diperkirakan Rp 5 Miliar lebih ini, di kawasan OSM sampai Talake. Dan proses pembangunan pasar sementara berjalan.

"Kami akan tegas kepada Pemkot Ambon soal pembangunan pasar ini. Karena RTH merupakan lokasi atau tempat dimana orang berolahraga atau melakukan aktivitas lain. Selain itu, pada Jumat 9 November 2018, waktu kita Komisi III melaksanakan kunjungan lapangan juga, ada keresahan dan keluhan masyarakat sekitar terkait dengan adanya pasar ini. Dari situlah kita akan panggil mereka, PUPR dan Disperindag kota Ambon," tutupnya. (*)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!