Sekilas Info

Tragis, Hanya 28 Peserta Lolos Nilai Ambang Batas CPNS Pemprov Maluku

Rekap Hasil Sementara Tes CPNS se Maluku . Sumber BKD Maluku

satumaluku.id- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemrov) Maluku yang diikuti 2.241 peserta hanya menyisakan 28 peserta yang dinyatakan lolos menuju Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Parahnya lagi, ke-28 peserta ini pun belum bisa dipastikan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hasil tersebut membuat Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua, mewakili Pemrov Maluku bersama 11 Kabupaten/Kota di Maluku, akan menemui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Manpan RB) Syarifudin dan Presiden RI Joko Widodo untuk mencari solusi terbaik.

Kepastian menemui Menpan RB dan Presiden diputuskan setelah rapat tertutup Wagub bersama pimpinan daerah 11 kabupaten/kota di Maluku, Jumat (9/11/2018). Rapat tersebut menyepakati bahwa tingginya Nilai Ambang Batas atau passing grade yang diterapkan pemerintah pusat, menjadi penyebab turunnya kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Maluku.

"Kita baru rapat koordinasi antara para Bupati bersama ketua DPRD se-Provinsi Maluku dan BKD. Dari hasil yang sementara, kelihatannya itu kita punya penerimaan pegawai turun sekali. Salah satunya adalah karena passing grade-nya terlalu tinggi. Dan itu ada 3 kategori yaitu menyangkut karakter, wawasan kebangsaan dan ilmu pengetahuan," kata Sahuburua.

Sistem passing grade yang diterapkan pemerintah pusat melalui Kemenpan RB, menyatakan jika 1 nilai tidak baik dari 3 kriteria tersebut, maka dinyatakan tidak lulus.

"Nah dari hasil-hasil itu andai kata ada 2 yang baik dari 3 kriteria dan ada yang 1 kurang saja, itu tidak lulus. Ini yang harus kita bicarakan bersama-sama," ungkapnya.

Dari hasil yang dipaparkan saat rapat koordinasi tertutup tersebut diketahui total jumlah peserta tes CPNS di Pemprov Maluku dan 11 kabupaten/kota mencapai 27.936. Mereka memperebutkan 3.232 yang ditetapkan pemerintah pusat, di antaranya ada 350 formasi yang tidak terisi.

Dari hasil seleksi, diketahui total jumlah yang lolos hanya 71 peserta dengan rincian 28 untuk formasi di Pemprov Maluku, 14 di Kabupaten Maluku Tengah, 7 di Kabupaten SBB, dan 45 di Kota Ambon. Delapan kabupaten/kota lainnya tidak ada yang lolos pasing grade.

Dalam kesepakatan bersama, dia mengaku pihaknya akan membentuk tim untuk mengatasi persoalan yang sangat merugikan anak daerah Maluku tersebut.Tim ini akan ketemu dengan Menteri dan dilanjutkan bertemu langsung dengan Bapak Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Persoalan yang dihadapi terkait penerimaan CPNS, menjadi prioritas Pemerintah Daerah Maluku, saat ini. Sebab, menurut Sahuburua, jika dibiarkan, anak Maluku tamatan Perguruan Tinggi, tidak akan dapat berbuat banyak. Kendati demikian, dia berharap ke depan, kualitas pendidikan di Maluku dapat terus ditingkatkan.

Senada dengan Sahuburua, Bupati Seram Bagian Timur, A. Mukti Keliobas, mengaku persoalan penerimaan CPNS menjadi masalah bersama yang harus diperjuangkan.

"Kami berharap perjuangan ini tidak dilakukan secara pribadi atau masing-masing daerah, tapi harus dilakukan atas nama Provinsi dengan melibatkan semua Bupati/Walikota. Harus diperjuangkan untuk mendapatkan porsi yang sama di pemerintahan ini," tegasnya.

Berbicara kualitas pendidikan, Keliobas menyebutkan, anak Maluku juga memilikinya. Hanya saja, kondisi yang berbeda salah satunya sistem komputerisasi, dimana banyak jaringan internet yang bermasalah.

"Pemerintah pusat pasti mempertimbangkan itu. Solusinya kami akan perjuangkan. Mudah-mudahan ini bukan passing grade yang dipakai tapi ranking dipakai. Ini yang akan kita upayakan," jelasnya.  (*)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!