Sekilas Info

Tahun 2019, Pendapatan Daerah Maluku 3,17 Triliun Rupiah

satumaluku.id- Gubernur Maluku Ir Said Assagaff menyatakan, berdasarkan perkembangan perekonomian daerah dalam tahun 2018 serta asumsi-asumsi makro ekonomi tahun 2019, baik di tingkat nasional maupun daerah, maka Pendapatan Daerah Maluku dalam Tahun Anggaran 2019, direncanakan sebesar 3,17 trilliun rupiah.

"Rencana Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 meliputi, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp496.27 milyar rupiah, serta Dana Perimbangan naik menjadi 2.67 triliun rupiah pada tahun 2019, lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebesar 2.64 triliun rupiah atau naik sebesar 1,14 persen," ujar Gubernur Said, saat Pidato Pengantar Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Ambon, Rabu (7/11).

Said menambahkan, selain dua item tadi, ada juga lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang direncanakan sebesar 3,14 miliar rupiah.

Untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan tersebut, menurut Said, maka Kebijakan Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tahun 2019, terutama akan diprioritaskan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

"Upaya peningkatan PAD pada tahun 2019 lebih diarahkan pada peningkatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-Iain pendapatan aslí daerah yang sah, sedangkan retribusi daerah lebih diarahkan pada penyediaan dan perbaikan kualitas pelayanan dan fasilitas retribusi itu sendiri," paparnya.

Mengacu pada kebijakan belanja, dia menyebutkan, Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tahun 2019 direncanakan sebesar 3,17 triliun rupiah.

Sedangkan untuk kelompok Belanja Tidak Langsung, Said katakan, direncanakan sebesar 1,94 triliun rupiah, lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebesar 1,89 triliun rupiah, atau naik 2,55 persen.

Selanjutnya, tambah dia, Belanja Langsung direncanakan sebesar 1,23 triliun rupiah, lebih rendah dari tahun 2018 yang sebesar 1,59 triliun rupiah.

"Penurunan ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 diproyeksikan turun dari tahun sebelumnya," ungkapnya.

Selain itu, menurut Said, belanja tidak langsung juga mengalami kenaikan terutama pada pos belanja pegawai sebagai konsekuensi pelimpahan kewenangan kepada pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Hal inilah, yang menyebabkan proporsi belanja tidak langsung cukup besar dan belanja langsung mengalami penurunan.

Dari gambaran Pendapatan Daerah Tahun 2019 yang sebesar 3,167 triliun rupiah, jika dibandingkan dengan Belanja Daerah Tahun 2019 sebesar Rp3,166 triliun rupiah maka direncanakan terjadi surplus anggaran sebesar 0,629 miliar rupiah.

"Anggaran Tahun 2019 sebesar 0,629 miliyar rupiah sebagai akibat dari pelampauan kemampuan pendapatan daerah terhadap kebutuhan belanja daerah dapat ditutupi oleh minus pembiayaan tersebut," ujarnya. (*)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!