Sekilas Info

Dinilai Responsif, Ambon Masuk Nominasi 25 Besar SP4N 2018

Walikota Ambon Richard Louhenapessy berfoto bersama Tim Pemkot seusai sesi wawancara di kantor Kemenpan RB, Kamis (1/11/2018) lalu.

satumaluku.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menjadi satu-satunya pemkot di Indonesia Timur yang telah dinyatakan masuk dalam nominasi 25 besar penilaian Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Saat ini, Pemkot Ambon yang diwakili Walikota Richard Louhenapessy ikut bersaing guna terpilih masuk dalam Top 10 SP4N yang akan diumumkan pekan depan.

"Pemkot Ambon masuk nominasi penilaian SP4N, setelah melalui proses verifikasi dokumen oleh tim evaluasi pada 22- 24 Oktober 2018," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Joy Reiner Adriaansz, Kamis (1/11).

Selanjutnya, Walikota Richard Louhenapessy telah diberi kesempatan mengikuti seleksi lanjutan kompetisi implementasi SP4N, berupa sesi presentasi dan wawancara di hadapan para tim evaluasi di ruang rapat Sriwijaya 2 Kementerian PANRB, Kamis (1/11). Adapun Tim evaluasi dipimpin mantan Menteri PANRB RI, Azwar Abubakar, didampingi empat anggota yakni, Eko Prasojo (Wakil Menteri PANRB), Agus Pambagio, Yumiyanti dan Danang Gamindrawardana.

Kompetisi penilaian SP4N itu sendiri dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Ombudsman RI dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI terhadap semua Pemprov, Pemkot/Pemkab, kementerian atau lembaga dan badan usaha milik negara atau daerah penyelenggara pelayanan publik se-Indonesia.

Kompetisi ini, berlaku untuk semua institusi yang memiliki sistem pengelolaan pelayanan publik dan inisiatif, dan telah diterapkan sejak Maret 2018.

Joy menjelaskan, dihadapan tim evaluasi, Wali Kota Ambon selaku pembina atau penanggungjawab Unit Pelayanan Pengaduan (UPP), menjelaskan secara global latar belakang dan maksud dibuatnya inovasi laporan pelayanan tersebut.

Sementara itu penjelasan terkait bagaimana sistem ini bekerja, lamanya penyelesaian laporan, jumlah laporan dan lainnya dipaparkan oleh Sekretaris Umum pengelola UPP.

Sebanyak 25 institusi dari unsur pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, kementerian atau lembaga, BUMN dan BUMD penyelenggara pelayanan publik, yang dinyatakan lolos seleksi dokumen yakni Pemkot Ambon, Semarang, Bandung, Malang, Banjarmasin, Cirebon, Solok, Medan, Banjar Baru, Sukabumi.

Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenriset Teknologi dan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PANRB, BPOM, BPJS Kesehatan, PT Pos Indonesia (Persero), Pemkab Bojonegoro, Banyuwangi, Bulukumba, Kendal, Pemprov Kalsel, Jateng, DI Yogyakarta, dan Pemprov Sumsel. (*)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!