Sekilas Info

254 Usulan Pemekaran Dipending, 22 dari Kepulauan Maluku

SatumalukuID - Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri  (Ditjen Otda Kemendagri) mencatat ada 22 usulan daerah otonom baru (DOB) dari Kepulauan Maluku yang terdiri atas 14 usulan DOB dari Provinsi Maluku dan 8 dari Provinsi Maluku Utara. Namun, ke-22 usulan DOB tersebut tidak diproses karena moratorium pemekaran daerah masih berlaku dan kemendagri bersama DPR dan DPD RI masih menggodok aturan terkait DOB.

Beberapa usulan DOB dari Provinsi Maluku di antaranya Kabupaten Kepu­lauan Terselatan, Gorom-Wakate, Kepulauan Kei Besar, Aru Perbatasan, Tanimbar Utara, dan Seram Utara Raya. Sedangkan beberapa dari Maluku Utara di antaranya  Galela-Loloda (Galda), Wasile, Obi, Kota Bacan dan Kota Sofifi,

Tidak hanya usulan DOB dari Kepulauan Maluku saja yang masih dipetieskan karena berlakunya moratorium. Ratusan usulan dari daerah lain juga mengalami nasib yang sama.

Data yang dilansir Ditjen Otda Kemendagri, pekan lalu, mencatat jumlah usulan pemekaran daerah sampai Oktober 2018 mencapai 254 usulan. Rinciannya, 166 usulan (24 usulan provinsi, 124 usulan kabupaten, 18 usulan kota) dan 87 usulan pembentukan DOB yang telah diamanatkan dalam Ampres nomor R-66/Pres/12/2013 dan Ampres Nomor R-13/Pres/02/2014 ditambah 1 RUU yang tertunda yaitu pembentukan Kota Raha.

“Melihat banyaknya usulan pemekaran yang telah masuk di Kementerian Dalam Negeri tercatat sebanyak 254 calon DOB, maka Pemerintah memandang perlu adanya sebuah regulasi yang akan menjadi acuan dalam pemekaran daerah agar lebih terkendali dan terarah,” ungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Apa saja yang akan diatur? Salah satunya adalah bahwa pembentukan daerah didahului dengan tahapan Daerah Persiapan selama 3 (tiga) tahun. Pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu: a) persyaratan dasar; dan b) persyaratan administratif. Persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas Daerah.

“Kelak, usulan daerah baru harus memuat syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat administratif, syarat dasar kewilayahan, dan syarat kapasitas daerah yang akan diukur oleh tim kajian independen yang dibentuk pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI dan DPD RI,” kata Tjahjo Kumolo.

Pembahasan suatu usulan daerah pemekaran setelah melewati persyaratan awal akan ditetapkan menjadi daerah persiapan selama tiga tahun, setelah dievaluasi berkala selama tiga tahun jika dinyatakan lulus maka akan diundangkan menjadi Daerah Otonom namun jika sebaliknya gagal maka akan dikembalikan kepada induk.

Konsep pembentukan Daerah Otonom lewat Daerah Persiapan selama 3 tahun  dimaksudkan agar daerah tersebut betul-betul siap mandiri setelah menjadi Daerah Otonom.

Pemerintah Pusat juga berwenang memutuskan untuk menggabungkan dua kabupaten/kota atau 2 provinsi jika daerah tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah berdasarkan hasil penilaian Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat juga bisa melakukan Penyesuaian Daerah.

Tjahjo menandaskan, penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat tak boleh dipermainkan oleh ambisi elite semata. (*)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!